Perbankan

Selama 6 Bulan, Debitur Usaha Mikro Dapat Subsidi Bunga 6%

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

JAKARTA,SUARAINVESTOR.COM–Pemerintah menegaskan memberikan keringanan pembayaran kredit kepada pengusaha mikro dan usaha kecil dan menengah (UKM).

Bantuan kredit itu berupa subsidi bunga kepada usaha kecil yang nilainya di bawah Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro, serta untuk usaha mikro, hingga pengusaha kecil yang melakukan pinjaman melalui Pegadaian.

“Mereka ini akan mendapatkan juga bantuan bunga atau subsidi bunga, pemerintah untuk Usaha Mikro (UMi), Mekaar, pegadaian, mendapatkan pembayaran bunga oleh pemerintah selama enam bulan sebesar 6 persen,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Rabu (29/4/2020).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menambahkan jumlah debitur kredit usaha kecil dengan nilai pinjaman di bawah Rp 500 juta sebanyak 8,33 juta.

Lalu untuk debitur Mekaar atau dengan nilai pinjaman Rp 5 juta sampai Rp 10 juta sebanyak 6,08 juta debitur, debitur UMi sebanyak 1 juta orang dan debitur di pegadaian sebanyak 10,6 juta debitur.

Sebelumnya, Sri Mulyani sempat memaparkan untuk debitur kategori mikro dan kecil, atau dengan nilai pinjaman di bawah 500 juta atau setara dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR), maka akan mendapatkan fasilitas keringanan pembayaran bunga sebesar 6 persen untuk tiga bulan pertama.

Bunga pinjaman tersebut akan ditanggung pemerintah. Sementara untuk tiga bulan berikutnya, bunga yang ditanggung oleh pemerintah sebesar 3 persen.

Adapun untuk debitur dengan nilai pinjaman di antara Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar, maka pemerintah memberikan bantuan pembayaran bunga sebesar 3 persen untuk tiga bulan pertama dan tiga bulan berikutnya pemerintah memberikan bantuan pembayaran bunga sebesar 2 persen.

“Untuk kredit UMKM yang ada di BPR, perbankan, dan perusahaan pembiayaan, yang di BPR itu tercatat 1,62 juta debitur, yang diperbankan 20,02 juta debitur, dan yang di perusahaan pembiayaan, termasuk mereka yang beli kredit motor roda dua, itu ada 6,76 juta debitur,” ujar Sri Mulyani.

Dia pun mengatakan pemerintah saat ini masih dalam proses menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan menjadi payung hukum pelaksanaan keringanan kredit bagi UMKM ini. “Presiden meminta agar secepat mungkin. Saat ini sedang proses dalam panitia antar kementerian dan harmonisasi. Kita upayakan untuk bisa segera selesai minggu ini,” ujar Sri Mulyani.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top