Nasional

Sekjen DPD Tegaskan Statemen Pukat UGM Hanya Asumsi

JAKARTA – Berkenaan dengan pemberitaan mengenai potensi kerugian negara sebesar hingga Rp 600 miliar terkait kepemimpinan di DPD yang disampaikan oleh Pukat UGM, Sudarsono Hardjosoekarto Sekjen DPD RI mempertanyakan dasar statement teman-teman Pukat itu apa? Menurutnya, statement itu hanya didasarkan pada teori atau praktek empirik pengelolaan keuangan negara?

“Kalau statement itu didasarkan pada teori, ya dipahamilah karena teman-teman Pukat UGM sedang mengkampanyekan pengelolaan APBN yg transparan dan akuntabel. Kita dukung. Semua kampus harus seperti itu. Sama, saya dari dulu juga begitu,” demikian keterangan Sekjen DPD RI Sudarsono Hardjosoekarto pada wartawan di Jakarta, Selasa (23/5/2017), menanggapi pernyataan Pukat UGM tersebut.

Menurut Sudarsono, kalau dasarnya praktek empirik pengelolaan keuangan negara apakah teman-teman Pukat UGM sudah paham praktek pengelolaan APBN. “Lebih konkritnya apakah teman-teman Pukat sudah paham apa yg kami lakukan. Saya menyayangkan teman-teman Pukat hanya bicara dari balik meja di kampus. Bicara keras tanpa data dan informasi yg akurat dan kredibel. Apa ini justru tidak memperburuk citra UGM sebagai kampus hebat?” katanya mempertanyakan.

Karena itu kata Sudarsono, kalau teman-teman Pukat datang ke DPD RI, tukar data, bahas fakta, Sudarsono yakin statementnya pasti akan beda. “Ya, lebih akademiklah,” ujarnya optimis.

Pertama, Kesekjenan DPD dan Kesekjenan MPR sudah duduk bersama untuk memetakan mana yang menjadi bagian pengeluaran DPD dan mana pengeluaran MPR. Sehingga tidak ada duplikasi.

Kedua, DPD RI juga duduk bersama dengan pejabat dari Kemenkeu RI dan BPK, juga untuk memetakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sebab, semua pengeluaran APBN harus seijin kemenkeu dan saatnya pasti diperiksa oleh BPK.

Ketiga, secara empirik pengelolaan keuangan negara saya sendiri punya pengalaman konkrit. Tahun 2005, Sudarsono menjabat tiga jabatan publik sekaligus, yaitu Dirjen Kesbangpol (dasar Keppres), Penjabat Gubernur Jambi (dasar Keppres) dan Plt Rektor IPDN (dasar Kepmendagri). Saat itu dirinya sudah tahu persis apa yang boleh, dan apa yg tidak boleh. Dan karena itu clear and clean dari pemeriksaan BPK, dan yang lainya.

“Jadi, dalam konteks pengelolaan dan penggunaan APBN Ketua DPD yang sekaligus Wakil Ketua MPR, tidak perlu dikhawatirkan. Maka, saya menghimbau teman-teman Pukat UGM untuk menyampaikan pendapatnya dengan data. Jangan meracuni masyarakat dengan informasi yang keliru atau justru dibuat keliru. Saya saja menghormati UGM, mosok teman-teman Pukat tidak menyayangi UGM,” pungkas Sudarsono.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top