Nasional

Sangat Timpang, Penguasaan SDA Hanya Dikuasai Segelintir Orang

JAKARTA-Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyatakan salah satu hasil kajian dari Badan Kajian MPR RI sebagai bahan masukan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara mengenai penguasaan lahan. Hasil kajian telah dirumuskan dan merupakan kristalisasi pendapat dari berbagai kegiatan yang dilakukan mulai dari rapat pimpinan lembaga negara, Focus Group Discussion dengan para pakar, simposium nasional dengan tokoh-tokoh bangsa dan para penyelenggara pemerintahan.

“Penguasaan lahan dan kekayaan alam belum mencerminkan keadilan, karena sebagian besar lahan dan kekayaan alam dikuasai oleh orang per orang. Oleh karena itu, negara perlu menyempurnakan peraturan perundang-undangan menyangkut pembatasan kepemilikan, pemerataan distribusi dan penguasaan lahan serta kekayaan alam yang mencerminkan keadilan,” kata Zulkifli pada peringatan Hari Konstitusi di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemrn Jakarta, Jumat (18/8/2017).

Menurutnya, kerjasama pengelolaan sumberdaya alam selama ini sangat timpang, dan tidak sesuai dengan prinsip digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal itu karena negara tidak mendapatkan bagian yang seharusnya berdasarkan nilai sumberdaya alam yang dimiliki oleh negara dan menjadi basis kerjasama tersebut.

“Negara perlu segera melakukan penataan ulang bentuk kerjasama tentang pengelolaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan didasarkan pada prinsip monetisasi potensi SDA dengan memandatkan pada BUMN terkait antara lain meninjau ulang sistem production sharing and cost recovery,” katanya.

Hasil kajian juga mempertegas bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Namun, dalam hal-hal tertentu terjadi pengambilalihan kepemilikan secara paksa atas nama negara, atau pengalihan kepemilikan karena ketidakmampuan membayar pajak yang tidak adil.

“Oleh karena itu Negara dalam hal penetapan kebijakan perpajakan maupun kebijakan perizinan tata ruang harus memperhatikan prinsip keadilan dan tidak boleh sewenang-wenang,” tegasnya.

Seharusnya perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Sebab demokrasi ekonomi sebagai produksi harus dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pemimpinnya yang telah dipilih orang rakyat melalui pemilu maupun pilkada.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi berkeadilan. “Jika ada pilihan kebijakan antara efisiensi dan keadilan maka harus dipilih keadilan sebagai prioritas kebijakan,” pesannya.(nto)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top