JAKARTA-Lima BUMN bergabung guna membentuk perusahaan patungan untuk menerbitkan kartu kredit. Adapun lima BUMN itu, antara lain BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri serta PT Telkom. Diharapkan biaya layanan kartu kredit asing beralih ke perusahaan kartu kredit nasional. “Iya lagi dihitung ini. Pastinya lebih murah harusnya,” kata Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo fi Jakarta, Selasa (27/9/2016).
Menurut Tiko, sapaan akrabnya pembentukan perusahaan kartu kredit nasional akan selesai pada akhir 2016. Sekaranh masih dalam proses pembentukan tengah dilakukan oleh Telkom selaku penyedia jasa teknologi. “Realisasinya akhir tahun ini,” ujarnya
Dengan adanya perusahaan kartu kredit nasional, maka transaksi perbankan di dalam negeri akan semakin efisien. Perbankan di Indonesia tidak lagi harus menggunakan layanan switching milik asing seperti Visa atau Mastercard.
Tiko menambahkan, dengan adanya perusahaan kartu kredit nasional, transaksi perbankan menggunakan kartu kredit bisa semakin murah.
“Lagi negosiasi harga di Telkom,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menurut Menteri BUMN Rini Soemarno, selama ini transaksi elektronik mayoritas dikuasai perusahaan kartu kredit asing di mana perusahaan kartu kredit dalam negeri hanya menguasai 1,1 persen. “Transaksi melalui EDC (electronic data captured) juga melalui Visa dan Mastercard 99,6 persen,” ujar Rini di Kementerian BUMN, Jumat (9/9) seperti dikutip dari financedetik.
Potensi transaksi elektronik domestik masih sangat besar, baik dari kartu debit maupun kartu kredit. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), jumlah transaksi kartu debit naik 153 persen dari 138 juta transaksi pada tahun 2011 menjadi 349 juta transaksi pada tahun 2015. Jumlah ini diperkirakan akan tumbuh 217 persen menjadi 1,1 miliar transaksi pada 2020.
Tahun lalu, jumlah transaksi kartu kredit pada 2015 mencapai 281 juta transaksi, tumbuh 34 persen dibandingkan tahun 2011 dan diperkirakan akan meningkat 45 persen menjadi 407 juta transaksi pada 2020.
Pembentukan perusahaan kartu kredit nasional juga sejalan dengan rencana pemerintah dalam menciptakan National Payment Gateway (NPG) atau integrasi sistem pembayaran, yang tengah dipersiapkan Bank Indonesia (BI).
