JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Ketua DPP PDI Perjuangan, MH Said Abdullah mengungkapkan semua masukkan dari berbagai pihak tentang pilihan sikap dan arah politik PDI Perjuangan paska Putusan Mahkamah Konstitusi akan menjadi pertimbangan jajaran DPP Partai, khususnya Prof Dr. Hj Megawati Soekarnoputeri. Pasalnya, kewenangan tentang arah politik PDI Perjuangan ditentukan oleh Ibu Ketua Umum. “Dan beliau tentu saja akan mendapatkan masukan dari jajaran DPP Partai dan lintas tokoh,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/4/2024).
Diakui Said, pihaknya menghormati pendapat Dr Airlangga Pribadi dari Universitas Airlangga, tentang pilihan sikap dan arah politik PDI Perjuangan paska Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan pentingnya keseimbangan politik, dan atau kebersamaan politik bersama pemerintah kedepan, menghadapi tantangan global yang makin tidak menentu. “Dalam hemat saya, ada dua agenda internal dan eksternal untuk meningkatkan kualitas demokrasi elektoral yang harus ditempuh oleh PDI Perjuangan kedepan,” ujarnya lagi.
Lebih jauh Ketua Banggar DPR ini menambahkan bahwa terkait agenda internal, PDI Perjuangan yang perlu di tingkatkan, antara lain peningkatan kualitas kader PDI Perjuangan di semua tingkatan lewat kaderisasi berjenjang, memantabkan konsolidasi ideologi, organisasi, program, sumber daya dan kader. Adapun agenda eksternal lebih banyak lagi langkah langkah yang diperlukan, antara lain;
Mengevaluasi total atas pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif, khususnya atas pelaksanaan pemilu 2024 sebagai titik pijak perubahan atas pemilu 2029, agar proses demokrasi elektoral berjalan lebih berkualitas. “Evaluasi atas pelaksanaan pemilu 2024 setidaknya telah dituangkan dalam Sikap Politik DPP PDI Perjuangan tertanggal 22 April 2024,” ungkap Said lagi.
Menurut Said, praktik pemilu yang transaksional, membuat ongkos politik menjadi sangat mahal. Mereka yang lolos elektoral membutuhkan biaya politik yang besar, akibatnya tidak semua kader PDI Perjuangan yang ideologis dan memahami karakter dan watak kepartaian bisa menghadapi keadaan ini. Oleh sebab itu, sambung Legislator dari Jatim XI, bahwa PDI Perjuangan tidak surut untuk memperjuangkan pemilu dengan proporsional tertutup yang dibarengi dengan reformasi partai politik yang lebih modern, meletakkan kaderisasi sebagai merit politik.
Kebersamaan, atau gotong royong seperti yang ditegaskan oleh Dr Airlangga Pribadi adalah cerminan jiwa bangsa. Dengan gotong royong, kita bisa melalui pandemi covid19, dan pemulihan ekonomi lebih kuat. Hal itu pelajaran penting buat kita sebagai bangsa. Mengajak semua elemen bangsa, terutama para pemangku kepentingan strategis pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak November 2024 mendatang untuk menjaga demokrasi elektoral lebih baik dari pemilu.
Sehingga pilkada kedepan tidak digantikan dari pertarungan gagasan dan rekam jejak menjadi pertarungan uang dan kekuasaan. “Kita harus letakkan pilkada sebagai modal rekrutmen berjenjang kepemimpinan nasional. Oleh sebab itu kita membutuhkan proses itu berjalan berkualitas,” pungkasnya.***
Penulis : Budiana
Editor : Budiana