Investasi

RUU PDP Diminta “Ramah” Terhadap Investor

Diskusi RUU PDP

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PPD) harus ramah terhadap investor, baik asing maupun dalam negeri. Sehingga membuat iklim investasi dalam menjadi lebih menarik dan memberikan kepastian usaha. “Yang kita inginkan itu adalah adanya direct invesment (investasi) yang bisa langsung membuka lapangan kerja, sehingga banyak sumber daya manusia (SDM),” kata Anggota Komisi I DPR Christina Aryani dalam diskusi “RUU Perlindungan Data Pribadi, Dapatkah Data Warga Terlindungi?”
bersama Saifullah Tamliha dari F-PPP di Jakarta, Selasa (4/8/2020).

Oleh karena itu, kata anggota Fraksi Partai Golkar, RUU PDP jangan sampai mempersulit investasi. Karena Indonesia masih membutuhkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Saat disinggung soal pilihan investor strategic dan investor financial, Chistina tidak mempersoalkan hal itu. Hanya saja, investor asing yang masuk perlu menggandeng perusahaan lokal. “Makanya kita perlu masukan dari asosiasi pelaku usaha, koalisi masyarakat sipil untuk memberikan masukan-masukan terkait RUU tersebut,” tambahnya.

Menurut Chistina, Indonesia membutuhkan legislatif primer terkait perlindungan data. Hanya saja, DPR mendengar kabar bahwa pembangunan data center ini akan dikerjasamakan dengan Perancis. “Tentu kami akan tanyakan kepada Menkominfo, apa yang melatar belakangi kerjasama ini. Karena bagaimanapun juga pusat data merupakan infrastruktur strategis,” terangnya.

Disisi lain, Christian mempertanyakan soal kemampuan pemerintah secara finansial untuk membangun dan sekaligus mengoperasikan sendiri data center. “Apakah kita hanya membutuhkan teknologi saja, tentu hal ini akan menjadi perhatian kami di Komisi I DPR,” paparnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Saifullah Tamliha menyinggung soal kebocoran data. Selama ini, kebocoran data berasal dari lembaga penyelenggara telekomunikasi. Karena lembaga inilah yang awalnya meminta data secara lengkap.

Karena itu, lanjut Tamliha, untuk memiliki nomor telepon seluler, maka pengguna harus mengisi nama, nomor induk kependudukan (NIK) dan seterusnya. Sehingga data itu yang awalnya dimiliki oleh penyelenggara telekomunikasi, kemudian masuk ke Kementerian Dalam Negeri. “Jadi saya berharap, jangan sampai bolak-balik seperti ini. Semestinya UU PDP lebih dulu dibuat, baru penyelenggara telekomunikasi bisa meminta input data masing-masing,” pungkasnya. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top