Nasional

Rumuskan GBHN, MPR Minta Masukan dari Pemda Jawa Timur

JAKARTA – Fraksi-Fraksi dan Kelompok DPD di MPR sudah sepakat tentang perlunya haluan negara atau GBHN. Untuk mewujudkan bentuk dan isi dari haluan negara itu maka MPR menerima masukan dari masyarakat, kalangan akademisi dan pemerintah daerah.

“Kami di MPR sudah sepakat tentang perlunya GBHN. Hanya sekarang masih perlu berbagai masukan dari masyarakat, bahwa haluan negara itu seperti apa yang akan dibuat? Setelah masukan dari 30 perguruan tinggi, kita ingin mendapat masukan dan pandangan dari sisi pemerintah daerah,” tegas Wakil Ketua MPR RI E.E. Mangindaan saat menjadi keynote speaker dalam workshop Pancasila, Konstitusi, Ketatanegaraan bertema “Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN” yang diikuti perangkat daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Jumat (7/4/2017).

Workshop ini merupakan kerjasama Badan Pengkajian MPR dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Menurut Dewan Penasihat Partai Demokrat itu untuk merumuskan sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN, MPR telah menyelenggarakan seminar dan workshop di 30 perguruan tinggi. Kini MPR mendapat masukan dari pemerintah daerah Jawa Timur. Selanjutnya dari Provinsi Sulawesi Utara.

Mangindaan mengatakan, salah satu alasan perlunya haluan adalah untuk kesinambungan pembangunan dan sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah. “Pemerintah daerah adalah orang lapangan. Mereka merencanakan pembangunan di daerah,” katanya.

Seluruh pemerintah daerah, lanjut Mangindaan, agar tidak jauh menjabarkan haluan negara yang berisi panduan direktif dari Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD sebagai dasar hukum. “Rencananya MPR RI akan melakukan sosialiasi di seluruh provinsi karena masing-masing daerah memiliki kearifan lokal. Sehingga jangan sampai ada daerah yang tertinggal. Sebab, Aceh tentu berbeda dengan Papua, Jawa dan luar Jawa dan seterusnya,” pungkasnya.

Workshop ini membahas beberapa pertanyaan antara lain bagaimana memaknai istilah haluan negara (GBHN) seperti dalam naskah UUD 1945 yang asli, bagaimana mensinergikan nilai-nilai Pancasila dalam haluan negara, bagaimana sistematika dan isi yang dimuat dalam haluan negara, bagaimana penyusunan haluan negara untuk Indonesia yang luas dan memiliki banyak kearifan lokal, bagaimana bentuk hukum yang tepat untuk haluan negara, perlukah konsekuensi hukum dalam penerapan haluan negara.

Workshop dihadiri Ketua Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono, dan para wakil ketua Badan Pengkajian yaitu Rambe Kamaruzzaman, Martin Hutabarat, dan TB. Soenmanjaya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top