Infrastruktur

Rini : Dirop Pelindo III Muhammad Iqbal

JAKARTA-Paska operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Direktur Operasional dan Pengembangan Bisnis PT Pelindo III (Persero) Rahmat Satria, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) langsung memberhentikan Rahmat.

Bahkan Menteri BUMN Rini M Soemarno mengumumkan pengangkatan direksi baru, yakni Mohammad Iqbal. Sebelumnya
Mohammad Iqbal sebelumnya menjabat sebagai direktur salah satu anak usaha PT Samudera Indonesia. “Kita melihat yang bersangkutan mampu menjadi direktur BUMN. Jadi setelah kami lihat, dia akan menggantikan Rachmat,” katanya.

Menurut Rini, Kementerian BUMN sudah lama melihat rekam jejak Iqbal dan menilai kapabilitasnya. Dari penilaian Kementerian BUMN, Iqbal cocok menjadi direktur BUMN. “Penggantinya di luar BUMN, saudara Iqbal dari anak usaha PT Samudera Indonesia, kita sudah melakukan assessment. Kita sudah melihat talent-talent dan melakukan assessment,” tambahnya.

Rini melihat masalah kepelabuhan bukan sesuatu yang asing bagi Iqbal. Bahkan Iqbal berpengalaman menggeluti layanan pelabuhan di Samarinda. “Dia expert di terminal peti kemasnya, jadi kepelabuhan. PT Samudera Indonesia juga punya pelabuhan di Samarinda, kita lihat dia punya kemampuan,” ungkapnya.

Lebih jauh Rini, nilai plus lain yang dimiliki Iqbal selain kapabilitasnya ialah usianya masih relatif muda dan penampilannya yang cukup menarik. “Masih muda, lahir tahun 1971, cukup ganteng,” imbuhnya.

Diakui Rini, pihaknya memecat Ramat Satria. Karena terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pungutan liar yang terjadi di ruang kantor Pelindo III pada 1 November 2016. “Pak Rachmat kami berhentikan dan kami sudah menunjuk penggantinya,” jelasnya

Rini malah memberi apresiasi setinggi-tingginya penegak hukum yang sudah bisa mengungkap hal seperti ini. Tentu kita kejar terus di tempat-tempat lain. Untuk memberantas pungli-pungli di BUMN, Rini juga telah menerbitkan Surat Edaran SE-02/MBU/10/2016 tentang Penegakan Citra BUMN Bersih. “Kami mengirim surat edaran, direksi harus menjaga BUMN yang mereka tangani, harus bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Kami juga menyampaikan pada Dekom agar betul-betul mengawasi direksi menjalankan GCG. Mudah-mudahan praktek pungli tidak terjadi di BUMN lain,” tegasnya.

Rini tak membantah BUMN-BUMN yang menyediakan pelayanan seperti bandara dan pelabuhan jadi tempat-tempat rawan untuk itu. “Kita semua sudah menekankan terus pada direksi-direksi BUMN untuk menerapkan GCG. Kita juga kerja sama dengan Kemenhub agar hal-hal ini tidak terjadi lagi di bandara, pelabuhan yang di-manage BUMN,” pungkasnya. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top