Nasional

Ribuan ASN Berstatus Koruptor Belum Dipecat

JAKARTA-Lembaga Survey Populi Center dan sejumlah pakar hukum  menggelar diskusi yang menyoal tentang sejumlah Aparatur Sipil Negara ( ASN) yang telah berstatus terpidana korupsi namun tak kunjung diberhentikan alias dipecat.

Dalam diskusi itu disebut, ada sekitar 2.357 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyandang status sebagai terpidana korupsi namun mereka tidak dipecat bahkan masih dapat bekerja dan memperoleh gaji dari negara. “Sekarang persentase masih 50:50. Jumlah dari 2.357 ASN, 1.282 sudah dipecat berarti 53,5 persen. Saya rasa ini bisa dipercepat melalui political Will,”kata Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Irham Dilmy yang juga hadir dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta pada Sabtu (2/3/2019) tersebut.

Dijelaskan Dilmy, ASN koruptor masih dapat menikmati upah dari negara seperti tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012 menyebut bahwa tidak ada pemberhentian tidak hormat kepada ASN terpidana, khususnya yang terjerat korupsi. “Kondisi ini tak lain merupakan turunan dari peraturan-peraturan salah kaprah. Salah satunya Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012. Disana dijelaskan tidak ada pemberhentian tidak hormat kepada ASN yang melakukan pidana, khususnya korupsi. Jadi itu berlanjut sampai sekarang, “tandasnya.

Lanjut Dimly, sebenarnya telah ada surat salinan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) untuk menangani hal tersebut. Akan tetapi Surat Edaran baru bernomor 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum terhadap ASN yang melakukan korupsi tersebut tidak direalisasikan. “Kan sudah ada surat salinan. Apa sudah diterima? nah kalau sudah diterima mengapa tidak dilaksanakan? Memang seharusnya ada pengawasan soal kode etik dan kode perilaku terkait ini,” ujarnya lagi.

Irham menyebut seolah-olah hukum pidana ini tidak diikuti administratifnya. Bahkan ada yang vonis belasan tahun, hanya dilakukan 3-4 tahun, lalu sesudahnya mereka dapat bekerja lagi. Sehingga katanya, saat ini hukum tidak bisa lagi digunakan untuk memutuskan sesuatu. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top