Nasional

Resah RUU Penyiaran, ATVSI Temui Ketua DPD RI

JAKARTA, Ketua DPD RI, Oesman Sapta, akan melakukan komunikasi dengan Komisi I DPR yang melakukan pembahasan terhadap RUU Penyiaran, karena ada kekhawatiran Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI). Pemerintah juga tidak mungkin mengambil langkah yang dapat merugikan industri pertelevisian menyangkut RUU Penyiaran ini.

“Pemerintah harus mampu memikirkan solusi yang berkonsep win-win solution. ATVSI pun bisa mengevaluasi dan duduk bersama membahas RUU Penyiaran dengan Pemerintah dan Komisi I DPR. Saya juga akan berbicara dengan pihak terkait. Hanya saja kalau sudah kesepakatan partai, maka akan susah,” demikian Oesman Sapta menanggapi keresehan ATVSI di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (28/7/2017).

Kekhawatiran ATVSI semakin kuat bahwa RUU Penyiaran akan segera disahkan oleh Pemerintah dan DPR, tapi di dalamnya terdapat hal yang dianggap berpotensi merugikan industri penyiaran.

Karena itu, Ketua ATVSI, Ishadi SK, menyatakan terdapat beberapa hal yang belum disepakati oleh industri swasta dalam RUU Penyiaran, terutama dalam perubahan sistem analog ke digital. Perubahan tersebut akan berakibat pada perombakan besar-besaran dalam perusahaan televisi swasta.

Salah satu aturan penting dalam rangka migrasi digital adalah diperkenalkannya konsep single mux operator dan penetapan lembaga penyiaran pemerintah sebagai satu-satunya penyelenggara penyiaran.

ATVSI keberatan dengan konsep single mux operator dalam penggabungan sinyal analog dan digital dalam satu sinyal tersebut. Penguasaan frekuensi siaran dan infrastruktur oleh single mux operator tersebut dianggap berpotensi membatasi pasar industri penyiaran.

“Kelemahan sistem ini, hak hidup kita terkontrol oleh pemerintah karena mereka pegang perangkat frekuensinya, tanpa itu kita tidak bisa melakukan penyiaran,” kata Ishadi SK.

Terkait perubahan sistem penyiaran analog ke digital, Ishadi SK cenderung lebih memilih model hybrid. Model ini dianggap tidak menguntungkan industri televisi swasta. “Kami usulkan hybrid dimana pemerintah dan swasta bersama-sama mengelola frekuensi, dan pemerintah komposisinya lebih banyak daripada swasta. Kami mohon dukungannya agar industri televisi ini tetap berjalan,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top