Nasional

Rektor Muhammadiyah: Tak Disebut, KPK Harus Tutup Kasus Novanto di e-KTP

JAKARTA, Rektor Universitas Muhammadiyah Prof.Dr. Syaiful Bakhri SH.,MA menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya menghentikan kasus e-KTP yang melibatkan nama Ketua DPR Setya Novanto, karena berdasarkan vonis hakim terhadap terpidana e-KTP Irman dan Sugiharto, Novanto tidak disebut menerima aliran dana proyek itu.

“Putusan pengadilan Tipikor terhadap pelaku dengan tidak mengkaitkan tersangka lain adalah jalan benar dengan keyakinan majelis hakim. Untuk itu, mestinya demi keadilan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, KPK mesti berani menyatakan kasus ini ditutup, selesai,” tegas Syaiful saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Karena dakwaan KPK tidak terbukti, maka pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang disangkakan kepada Novanto tidak dapat dibuktikan.

Bahkan pimpinan KPK seharusnya mundur karena telah lalai dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. “Bila tidak alasan dalam KUHAP maupun UU Tipikor, maka komisioner harus menyatakan untuk mengundurkan diri,” ujarnya.

Sebelumnya, Pada sidang vonis 2 Terdakwa kasus E-KTP Irman dan Sugiharto yang lalu, Hakim Tipikor tidak memasukan nama Setya Novanto dan hanya menyebut 3 nama yakni Ade Komarudin, Markus Nari dan Miryam yang terlibat dalam kasus tersebut.

Atas dasar fakta hukum dalam persidangan itulah, banyak ahli dan pakar hukum khususnya pakar hukum pidana dan KUHP serta KUHAP menilai Setya Novanto “clear” dalam kasus E-KTP.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top