Nasional

Reformasi Birokrasi Harus Dimulai dari Pengangkatan Honorer

JAKARTA – Revisi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) diperlukan dalam rangka mengakomodir semua pegawai pemerintah non PNS antara lain Honorer, PTT, atau Tenaga Harian Lepas (THL) yang telah mengabdi puluhan tahun secara terus-menerus. Revisi diperlukan guna memastikan semua pegawai pemerintah non PNS tersebut mendapatkan kepastian status kepegawaian serta kesejahteraan yang layak dalam sistem kepegawaian tunggal birokrasi Indonesia.

Hal ini disebabkan saat disahkannya UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN semua pegawai pemerintah non PNS tidak masuk dalam sistem kepegawaian UU ASN yang hanya mengatur tentang jenis kepegawaian yang terdiri atas; PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Demikian keterangan tertulis yang disampaikan Komite Nasional Revisi UU ASN pada wartawan di Jakarta, Senin (6/3/2017).

Karena itu, pegawai pemerintah non PNS yang secara “de facto” mengisi jabatan fungsional, administrasi dan teknis di sektor pelayanan publik, patut diangkat secara langsung menjadi PNS dengan mempertimbangkan prioritas masa kerja serta pengabdian mereka selama ini.

Berdasarkan kajian KN – ASN, didapati setidaknya 174 jenis jabatan profesi dalam empat bidang jenis tenaga yang terdiri dari bidang kependidikan, kesehatan, administrasi/teknis dan penyuluh yang tersebar di 452 provinsi/kota/kabupaten di Indonesia.

Kompetensi mereka teruji dengan masa kerja didominasi di atas 10 tahun serta pendidikan yang sesuai dengan jenis profesi yang ditempati.

Meski di sisi yang lain jenjang karir serta peningkatan profesionalisme tidaklah didapati karena selalu terbentur status kepegawaian yang tidak masuk dalam sistem kepegawaian secara struktural.

Menanggapi pernyataan Eko Prasojo terkait opsi revisi UU ASN, Kami menyetujui untuk membahasnya demi kepentingan yang lebih luas, “Sesuai mekanisme pembuatan UU, tata cara yang diamanatkan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta turunannya, revisi telah disepakati menjadi prolegnas prioritas didasarkan atas aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.”

KN – ASN berharap dengan disahkannya Revisi UU ASN pada tanggal 24 Januari 2017 menjadi RUU inisiatif DPR, menjadi road map bagi penuntasan status kepegawaian serta kesejahteraan sekaligus kepastian hukum bagi pegawai pemerintah non PNS yang telah bekerja di instansi Pemerintah.

Terkait pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS, DPR akan memberikan ruang kepada Pemerintah serta mengatur mekanisnya lebih detil.

“Kami meminta Kantor Sekretariat Presiden (KSP) sebagai think tank lembaga kepresidenan mendapatkan masukan yang berimbang terkait persoalan-persoalan substantif dari pegawai pemerintah berstatus honorer, PTT dan THL atau apapun istilahnya dalam kepegawaian pemerintah,” ujarnya.

Sehingga permasalahan pegawai pemerintah berstatus honor di instansi pemerintah dapat dengan terang benderang dilihat secara de facto dan de jure sebagai bagian dari sistem kepegawaian birokrasi di NKRI.

Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 pukul 14.00 WIB. KN-ASN yang diwakili oleh presidium-2 KN-ASN Joko Sungkowo dan Ketua Pelaksana atau Harian KN-ASN Tarmizi. Mengirimkan surat secara langsung kepada KSP untuk mengadakan audiensi, namun audiensi tersebut belum terjadwal sama sekali hingga hari ini.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top