Market

Realisasi Dana Kelurahan Tinggal Keputusan Politik

JAKARTA-Polemik soal munculnya dana kelurahan tampaknnya bakal berakhir. Karena hampir mayoritas Fraksi di DPR setuju. Apalagi dana kelurahan itu usulan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Bahwa kemiskinan itu bukan saja di desa, melainkan di kota-kota juga banyak. “Usulan itu sejak 2016 dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan daerah lain. Karena itu perlu evaluasi dana desa dan perlunya mengalokasikan dana kelurahan,” kata anggota Komisi II DPR RI Budiman Soedjatmiko dalam forum legislasi ‘Polemik Dana Kelurahan’ bersama Nizar Zahro (Gerindra), TB. Ace Hasan Sadzily (Golkar), dan Yandri Soesanto (PAN) di Jakartal, Selasa (23/10/2018).

Padahal lanjut Budiman, dana desa tahun 2019 (APBN) jumlahnya mencapai Rp 73 triliun. Dana desa ini berdampak pada bergeraknya perekonomian rakyat. Khususnya mampu menggerakan usaha kecil menengah (UKM). “Selain itu ada perbaikan infrastruktur dan usaha lainnya. Hanya saja kemiskinan itu tak hanya ada di desa. Tapi, di kota-kota masih banyak,” paparnya.

Sejak 2016, Walikota Bandung Ridwan Kamil, Bima Arya di Bogor, Hj. Airin Rahmi di Tangsel, dan lain-lain yang tergabung dalam Apeksi menyampaikan itu ke Presiden Jokowi. “Baru sekarang ini ada rencana untuk dikonkretkan,” kata Budiman.

Karena itu, kalau revisi UU Dana Desa disetujui oleh Gerindra dan PAN, maka dana kelurahan itu akan bisa direalisasikan. “Persetujuan DPR diperlukan untuk mengeksekusi dana kelurahan. APBN memiliki pagu menopang 8.300 kelurahan,” imbuhnya.

Rp 3 triliun untuk 8.300 kelurahan, tiap kelurahan akan mendapat Rp 300 juta hingga Rp 400 juta per tahun. Namun, alokasi dana ini tak akan dipukul rata, karena akan tergantung jumlah penduduk.

Sementara Ketua Komisi VIII DPR, Tb Ace Hasan Sadzily mengatakan persoalan payung hukum dana kelurahan hanya tinggal keberpihakan politik saja. “Ini keputusan politik, mau atau tidak kita menyepakati atau tidak, bahwa kita memperhatikan masyarakat perkotaan,” terangnya.

Oleh karena itu, kata Ace, kebutuhan masyarakat perkotaan terhadap dana Kelurahan ini dalam rangka mendorong pemberdayaan ekonomi pada masyarakat perkotaan tersebut.

“Ini bukan hal yang aneh. Dulu zamannya Pak SBY, juga ada PNPM perkotaan. Program nasional pemberdayaan masyarakat dalam konteks perkotaan, makanya zaman Pak Jokowi, ini tetap harus dilanjutkan,” paparnya.

Oleh karena itu, lanjut mantan aktivis Gerakan Pemuda Ansor, apa yang disampaikan oleh para wali kota, itu adalah aspirasi yang harus didengar. “Salah satunya adalah walikota Bogor yang meminta supaya ada dana kelurahan,” tambahnya.

Disisi lain, Nizar Zahro dan Yandri Susanto akan mendukung dana kelurahan tersebut jika ada payung hukumnya. Sebab, dalam APBN 2019 tak ada alokasi anggaran untuk dana kelurahan tersebut. “Kalau regulasi, aturannya ada, Gerindra mendukung. Sebab, di RUU APBN 2019 tak ada dana kelurahan. Yang ada dana transfer daerah, dana desa dan dana alokasi khusus,” tambahnya.

Sebelumnya pemerintah menetapkan dana desa sebesar Rp 60 triliun APBN 2018, dan dana transfer daerah Rp 706,1 triliun. Dana itu akan dievaluasi pemerintah (Kemendagri, Kementeriandes dan PDT, Menteri Transmigrasi, dan Menkeu RI.

Data BPS menujukkan jumlah penduduk miskin di berkurang sekitar 630 ribu orang menjadi 25,95 juta orang pada Maret 2018 dari sebelumnya sebanyak 26,58 juta orang pada September 2017. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top