Nasional

Rame-Rame Masuk Hanura, DPD RI Ibarat Underbow Parpol

JAKARTA, Maraknya anggota DPD RI masuk dalam kepengurusan partai politik bukan lah hal yang baru dan asing, ini berbanding lurus dengan banyaknya anggota DPD RI yang berasal dari partai politik tertentu.

“Tentu saja hal tersebut memiliki resistensi terhadap independensi & kenetralan DPD RI, legitimasi DPD RI pun patut dipertanyakan sisi keterwakilan daerahnya, karena otomatis lebih menjurus kepada perwakilan titipan partai di DPD RI untuk perolehan suara dan bagi kursi dalam pemilu,” tegas Koodinator DPD Watch, AB Indrayana pada wartawan di Jakarta, Jumat (20/1/2017).

Salah satu unsur pembeda DPD RI dan DPR RI adalah sisi kenetralannya dalam berpolitik. Tapi ketika UU memperbolehkan anggota DPD RI dari partai politik dan menjadi pengurus partai politik sebagai akibat dari perubahan UU no 12 tahun 2003 tentang pemilu, pasal 63 huruf (b) yang menyatakan: “Syarat menjadi calon anggota DPD tidak menjadi pengurus partai sekurang kurangnya empat tahun, dihitung dengan tanggal pengajuan calon”, yang dirubah menjadi “pengurus partai politik boleh menjadi anggota DPD yang termaktub dalam UU no 10 tahun 2008 tentang pemilu.

“Jadi, sangatlah wajar jika anggota DPD RI saat ini berbondong bondong masuk dalam kepengurusan partai. Permasalahannya adalah rekruitmen pencalonan anggota legislatif untuk DPD RI tak memiliki syarat subtanstif dan afirmatif yang jelas, artinya sejak awal pemilihan DPD RI dan DPR RI setali tiga uang, tak ada perbedaan mana keterwakilan daerah dan mana keterwakilan rakyat,” kata Indrayana mempertanyakan.

Padahal kata Indrayana, DPD RI lahir di era reformasi diharapkan sebagai lembaga pemberi pertimbangan sesuai UUD 1945 semetara DPR sebagai lembaga pemberi persetujuan.

“Sangatlah disayangkan fenomena saat ini yang terlihat dengan jelas banyaknya anggota DPD RI masuk dalam kepengurusan partai politik. Itu mengisyaratkan bahwa DPD RI seperti underbow partai, sehingga legitimasi kenetralan dan independensinya patut dipertanyakan,” katanya.

Hal itu juga akan berpengaruh buruk pada pemilihan Ketua DPD RI ke depan yang sedianya akan dilakukan pada Maret 2017. Dalam pemiliahn itu, sangat mungkin kepentingan partai politik diselipkan dalam agenda penguasaan DPD RI melalui kontestasi pemilihan Ketua DPD RI yang baru.

“Lalu, dimana partai yang diera pasca reformasi menolak DPD RI disamakan fungsi legislasi dan pengawasannya dengan DPR RI?” pungkasnya mempertanyakan.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top