Nasional

Punya Hak Imunitas, Fahira akan Laporkan Balik Mereka yang Tuduh Sebar Hoaks

JAKARTA, SUARANVESTOR.COM – Anggota DPD RI dari Dapil Jakarta, Hj. Fahira Idris mangkir dari panggilan Bareskrim Polda Metro Jaya pada hari ini, karena merasa dirinya tidak menyebarkan hoaks, melainkan hanya meneruskan informasi dari berita online yang beredar, dan memiliki hak imunitas.

“Sebagai wakil rakyat saya meneruskan informasi media online tersebut dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi saya sebagai Senator DPD RI. Sehingga berdasarkan Pasal 290 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR RI, DPR RI, DPD RI dan DPRD (MD3). Kewenangan saya itu melekat hak imunitas,” demikian klarifikasi Fahira yang disampaikan pada wartawan, Kamis (5/3/2020).

Mengutip Pasal 290 UU MD3, Fahira bersikeras jika dirinya mempunyai hak imunintas dan anggota DPD RI tak bisa dituntut di depan pengadilan karena perkataan, pernyataan, atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPD RI maupun di luar DPD RI, terkait dengan fungsi, wewenang dan tugas DPD RI.

Sebagai senator, orang tua, aktivis, dan anggota masyarakat Fahira mengaku khawatir terhadap penyebaran virus corona tersebut. “Jadi, sekali lagi saya tegaskan bahwa saya hanya meneruskan informasi itu dari media online dalam rangka mengingatkan pemerintah pusat, pemerintah daereah dan masyarakat agar lebih waspada,” ujarnya.

Lalu, ia mempertanyakan dimana letak tuduhan hoaksnya? Untuk itu, Fahira akan menyikapinya lebih lanjut dengan melaporkan balik pihak-pihak yang menuduh dirinya menyebarkan hoaks. “Saya akan tuntut balik mereka yang tuduh saya sebarkan hoaks,” katanya mengancam.
Dalam surat klarifikasi Nomor : 017 /B-43/DPD-DKI/III/2020 Perihal : Klarifikasi, itu Fahira dalam menjalankan tugasnya tersebut berdasarkan Konstitusi UUD 1945 Pasal 22D Ayat 3, dijelaskan bahwa: “DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah”.

Sebagai Senator, Fahira memiliki kewenangan melekat dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam Lampiran I Huruf B bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) bertanggung jawab antara lain:

Pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), Daerah Kabupaten/Kota dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Daerah Kabupaten/Kota dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

“Apalagi saat ini Virus Corona (COVID-19) merupakan wabah penyakit global yang dalam penanganannya melibatkan kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagai pelaksana Otonomi Daerah yang harus sungguh-sungguh, Cermat, dalam melakukan pengendalian, pengawasan, maupun pencegahan secara komprehensif agar Virus Corona (COVID-19) dapat di tangani dengan maksimal,” pungkasnya.

Sementara itu media online yang dijadikan bukti cuitannya di twitter pada Sabtu (29/2/2020) tersebut antara lain: https://wartakota.tribunnews.com/2020/02/28/bikin-kaget-ada-136-pasien-dalampengawasan-virus-corona-di-indonesia-jakarta-paling-banyak.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top