Infrastruktur

Program KPBU Belum Tersosialisasi Baik di Daerah

JAKARTA-
Program Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ternyata belum memberi dampak positif bagi pembangunan daerah. Padahal, kehadiran KPBU diyakini menjadi solusi mengatasi permasalahan pembangunan infrastruktur daerah yang biasanya terhambat karena keterbatasan APBN/APBD.
Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komite II DPD RI dengan Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kemenko Bidang Perekonomian, PT. PII, dan PT. SMi di Ruang Rapat Komite II DPD RI, Jakarta, Rabu (7/12).
Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur Kemenko Bidang Perekonomian, Bastary Pandji Indra mengakui saat ini pembangunan infrastruktur belum sesuai dengan target. Salah satu solusi untuk mengejar ketertinggalan tersebut adalah mendorong partisipasi dari BUMN dan swasta.
“Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui KPBU. Kondisi APBN/APBD yang dimiliki tidak bisa digunakan sebagai satu-satunya modal untuk pembangunan infrastruktur,” kata Bastary.
Selama ini, kata Bastary, pembangunan infrastruktur masih jauh dari yang diharapkan. “Kita berhadapan dalam situasi dimana ada gap dalam pembangunan infrastruktur. Sehingga kita harus mendorong peran BUMN dan partisipasi dari swasta,” ujarnya.
Sayangnya, dukungan APBN dan APBD masih sangat terbatas dan hanya dapat membiayai sekitar 41% dari total anggaran. “Walaupun terdapat BUMN yang membantu dalam pembiayaan, tetapi masih menjadi PR yang besar, dimana kontribusi swasta masih harus ditingkatkan,” tegasnya.
Oleh karena itu, keberadaan KPBU diyakini kementeriannya tidak hanya sekedar menambah pembiayaan, tetapi juga efektifitas dan efisiensi dalam pembangunan infrastruktur. Untuk menyukseskan program tersebut adalah dengan memperkuat koordinasi antar kementerian/lembaga terkait untuk mendorong daerah dalam berpartisipasi dalam KPBU untuk melakukan pembangunan di daerah.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Wismana Adi Suryabrata mengatakan bahwa kebutuhan investasi infrastruktur tahun 2015-2019 adalah 4.796,2 T. Dari jumah itu, sebesar Rp 1.978 triliun (41.3%) berasal dari APBN, dan APBD sebesar 1.066,2 triliun atau 22,2% berasal dari BUMN, serta Rp 1.751,5 triliun atau 36,5% berasal dari partisipasi swasta.
Dalam kesimpulan rapat, Komite II DPD RI menilai program KPBU untuk penyediaan infrastruktur merupakan solusi atas masalah pemerataan pembangunan di daerah. Namun, program tersebut masih belum diketahui oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, Komite II DPD RI akan menyukseskan program tersebut dengan mengkomunikasikannya kepada pemerintah daerah.
“Adanya Kepres Nomor 38 Tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dan Badan Usaha adalah salah satu peluang untuk mempercepat pembangunan di daerah. Karena selama ini banyak pembangunan yang tergantung pada APBN, ternyata ada alternatif pembiayaan yang bermanfaat bagi pembangunan daerah,” kata Ketua Komite II Parlindungan Purba.
Menurut Palindungan, pembangunan infrastruktur seharusnya tidak hanya bergantung pada APBN/APBD, tetapi juga melibatkan partisipasi dari Badan Usaha dan swasta. Tujuannya agar percepatan pembangunan di daerah benar-benar dapat terlaksana. Dirinya menambahkan bahwa KPBU akan menjadi program yang membuka peluang adanya perbaikan infrastruktur dan pemerataan pembangunan.
Parlindungan menilai pemerintah daerah masih belum memahami secara detail mengenai skema pelaksanaan KPBU. Oleh karena itu, Komite II akan mendorong pembentukan forum komunikasi dan koordinasi dengan daerah yang tertarik dengan program KPBU. “Kita akan satukan dan sampaikan kepada Bappenas supaya ada forum koordinasi daerah-daerah yang ingin KPBU,” kata Senator asal Sumatera Utara ini.
Senada dengan Parlindungan Purba, Senator dari Provinsi Lampung, Anang Prihantoro juga menganggap program KPBU belum tersosialisasikan dengan baik di daerah. Padahal di daerah juga dituntut untuk melakukan pembangunan.
“Dari segi sosialisasi ini saya kira masih sangat kurang. Proyek strategis harus juga dituntut. Bagaimana kita bisa memperbesar forum ini dengan daerah agar program ini berhasil,” kata Anang.(har)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top