JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) mendampingi Kepala Desa untuk membuat laporan dana desa.
Menurutnya, PWRI sangat berpengalaman sehingga dapat membantu aparat desa mengelola administrasi terutama soal dana desa.
“Kemendes (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) ini kewalahan. Karena masih banyak desa yang belum siap membuat laporan. Kedua, Kemendes perlu (bantuan) untuk pengawasan/ monitoring penggunaan dana desa,” ungkapnya saat membuka Pekan Purnabakti Indonesia dalam rangka ulang tahun ke-56 PWRI di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (25/9).
Ia mengatakan, besarnya jumlah dana desa yang disalurkan akan sangat bermanfaat bagi masyarakat jika digunakan dengan baik dan tepat sasaran. Sehingga menurutnya, perlu ada pengawasan dari seluruh pihak agar program dana desa dapat berjalan dengan maksimal. Yang mana tahun 2015 dana desa yang disalurkan sebesar Rp 20 Triliun, tahun 2016 sebesar Rp 47 Triliun, tahun 2017 sebesar Rp 60 Triliun, dan tahun 2018 sebesar Rp 60 Triliun.
“Tahun depan rencananya (dana desa) akan meningkat menjadi Rp 73 Triliun. Sangat besar uang-uang itu,” ujarnya.
Presiden Jokowi menyambut baik kerja sama yang telah dijalin antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan PWRI yang bertujuan untuk bersama-sama membangun desa. Ia membuka ruang seluas-luasnya kepada PWRI untuk membantu membangun negara.
“Aset besar bangsa ini adalah kerukunan, keberagaman, persaudaraan. Saya titip, jangan habiskan energi kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kami minta kepada PWRI untuk terus menyampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya persatuan dan persudaraan di antara kita,” paparnya.
Sebelumnya, Ketua PB PWRI, Haryono Suyono mengatakan, telah diamanahkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk turut membantu membangun Desa. PWRI sendiri, berkesempatan menempati 7.000 kantor di kecamatan yang berkewenangan membantu desa.
“Sebagian besar pensiunan ini kembali ke desa. Tidak jarang dari jabatan Dirjen turun jadi ketua RT. Ada yang jadi ketua RT lebih lama dibandingkan jadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) karen tidak diganti-ganti. Ada yang jadi Ketua RW, ada yang jadi punggawa desa,” ungkapnya.
Selain membantu Kementerin Desa, lanjutnya, PWRI juga aktif membantu Kementerian Sosial dalam menangani persoalan kaum disabilitas dan masyarakat yang masih terpinggirkan. Dalam kesempatan tersebut, Haryono Suyono meminta Presiden Jokowi untuk terus memberikan semangat kepada PWRI dalam membantu membangun desa.
“Mereka ini pensiunan biasanya di rumah. Tapi semenjak Pak Presiden kasih gaji 13, mereka menjadi merasa terpanggil untuk membantu desa maupun kota. Kami harap jangan kapok pak membantu hadiah lebaran,” tuturnya di hadapan Presiden dan Para Menteri yang hadir.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo; Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita; dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.(*)
