JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM–Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat kecewa dengan kinerja PT Pelindo III terutama dengan waktu bongkar muat pelabuhan (dwell time). Karena sampai hari ini ternyata belum menunjukkan tanda-tanda ke arah yang sekarang mencapai 6 hari. Kinerja pelabuhan seperti ini tidak bagus untuk mendorong ekspor impor. “Saya minta Tanjung Perak, semuanya dwelling time harus diperbaiki,” katanya usai peresmian Pengoperasian Terminal Petikemas Kalibaru, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (13/9/2016).
Bahkan Presiden Jokowi menilai banyak aktivitas pungutan liar (pungli) yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak. Hal inilah yang menjadi biang keladi lambatnya pelayanan di dalam negeri, terutama pelabuhan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian segera terlibat menurunkan dwelling time di Tanjung Perak. Terutama bila ternyata masih ada pungutan liar (pungli). “Saya juga sudah perintahkan kepada Kapolri. Yang pungli-pungli seperti itu ditangkap. Tidak ada toleransi,” ungkapnya
Menurut Jokowi aktivitas tersebut sudah merugikan dunia usaha dan perekonomian secara umum. Sehingga harus dibenahi dengan serius. “Kalau nggak, akan seperti ini terus kita. Tangkap saja sudah kalau masih ada yang main-main seperti itu. Nggak ada perintah lain,” ujarnya.
Sementara itu Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengakui sejumlah pelabuhan belum ada perubahan waktu dwell time, alias masih jalan di tempat. “Masih banyak pihak-pihak yang belum secara konsisten melayani kapal-kapal,” tegasnya.
Menurut Budi, Pelabuhan Tanjung Perak masih memprihatinkan, karena ternyata dwelling time masih 6 hari. Oleh karena itu, banyak pekerjaan rumah yang perlu dibereskan, khususnya dalam menekan biaya logistik yang masih tinggi dalam konektivitas laut itu. “Kami belum sesuai dengan harapan Pak Presiden untuk dapat kurangi disparitas harga karena konektivitas laut. Dalam pengamatan kami, masih ada yang harus dilakukan seperti rerouting, peningkatan kapasitas okupansi terminal, dan kerja sama antar departemen pemerintah,” imbuhnya. ***
