Nasional

Presiden Jokowi Diminta Koreksi Menko Luhut

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM- Pemerintah Indonesia diminta tidak lembek dengan klaim sepihak Cina terhadap Perairan Natuna di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Kedaulatan dan keutuhan NKRI tidak bisa disepelekan dan tidak bisa ditawar-tawar-menawar hanya untuk investasi Cina di Indonesia.

“Ketika Jubir Menlu Cina mengajukan klaim atas kawasan yang oleh UNCLOS menyetujui sebagai bagian dari NKRI, maka menurut NKRI harga mati, mestinya Presiden RI menegakkan sikap Menko Maritim,” ucap Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di Jakarta, Minggu (5/1/2020).

Penegasan disampaikan Hidayat menyusul pernyataan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya yang meminta polemik antara Indonesia dengan Cina terkait klaim Perikanan Natuna tidak dibesar-besarkan. Persoalan ini dinilainya dapat mempengaruhi investasi dari Negeri Tirai Bambu di Indonesia. “Makanya untuk apa ribut yang bukan mesti diributin. Kalau kita ambil ikan sama-sama kan boleh,” kata Luhut.

Luhut mengatakan nelayan Cina dapat saja mengambil ikan di Perairan Natuna apabila telah memperoleh izin dari otoritas Indonesia. Karena Perairan Natuna tetap dalam wilayah kedaulatan Indonesia dan Indonesia tidak pernah mengakui klaim Cina atas Periaran Natuna.

Lebih jauh, Hidayat mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk membuktikan dan melaksanakannya tentang komitmennya terhadap perairan Natuna saat kampanye Pilpres 2019.

“Pernyataan Presiden Jokowi sangat jelas dan tegas bahwa Natuna (termasuk Natuna Utara) adalah bagian dari teritorial Indonesia. Karenanya bagian dari NKRI, yang (keutuhan) NKRI adalah harga mati. Pak Jokowi menyatakan tidak takut terhadap mereka yang mengklaim Natuna Utara,” ingat Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Hidayat juga mengingatkan bahwa DPR dan Pemerintah pada akhir periode 2019 – 2024 telah sepakat mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Bila merujuk Pasal 4 UU tersebut, maka tindakan pemerintah Cina yang mengerahkan kapal resmi pemerintahnya mengawal kapal ikan milik warganya sudah masuk dalam kategori ancaman terhadap NKRI.

“Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa pelanggaran wilayah perbatasan masuk kepada kategori ancaman terhadap NKRI. Pemerintah mestinya juga harus segera menjalankan UU ini, di antaranya dengan menyusun program bela negara, pembentukan Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan,” kata Hidayat.

Lebih lanjut, Hidayat mendukung sikap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang menegaskan penolakan Republik Indonesia terhadap klaim Tiongkok mengenai perairan Natuna.

Sikap tegas Menlu Retno tersebut seharusnya didukung Menko Polhukkam Mahfud MD dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

“Perintahkan kepada Menkopolhukam dan Menhan untuk mendukung dan menguatkan sikap Menlu yang tegas menolak klaim Tiongkok terhadap Natuna Utara,” ucap Hidayat.(**)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top