Industri & Perdagangan

Polemik Usulan Ahok, Mukhtarudin: Temasek dan BUMN Indonesia Beda Tugas

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dalam salah satu channel YouTube melempar wacana untuk membubarkan Kementerian BUMN. Kemudian mendirikan kembali semacam perusahaan Indonesia Incorporation, seperti Temasek yang dimiliki Singapura.

“Temasek itu murni bisnis, tidak ada penugasan dari negara, karena itu liberal. Sedangkan, BUMN bukan hanya bisnis, tapi juga ada penugasan dari Negara. Usulan Ahok itu sama saja ingin meliberalisasi BUMN,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Mukhtarudin kepada wartawan di, Jakarta, Rabu (16/9/2020).

Penugasan yang dimaksud, kata Politisi Partai Golkar ini, yakni BUMN bertanggung jawab melayani kebutuhan publik (public service obligation). Misalnya, membangun jalan tol trans Sumatra, trans Jawa, atau trans lainnya oleh Hutama Karya dan Adhi Karya atau BUMN Karya, yang secara hitungan bisnis sebetulnya bisa merugikan BUMN bersangkutan.

“Ada juga penyediaan pupuk subsidi oleh Pupuk Indonesia, penyerapan beras petani oleh Bulog, dan lainnya. Di mana secara hitungan bisnis kurang menguntungkan. Tapi, kalau tidak dilakukan justru memberatkan masyarakat, maka negara menugasi BUMN untuk mengerjakannya,” ungkap Mukhtarudin.

Hal ini sangat berbeda dengan konsep Temasek di Singapura, di mana BUMN tidak mempunyai penugasan dari Negara, dan tidak ada kewajiban untuk memenuhi kebutuhan publik.

“Temasek ini menempatkan BUMN sebagai perusahaan yang murni bisnis, menyesuaikan dengan pasar bebas, dan mengejar untung sebanyak-banyaknya. Tentu sangat jauh berbeda dengan BUMN kita,” ucap anggota DPR dari Dapil Kalimantan Tengah ini.

Mukhtarudin pun menegaskan, tanggung jawab BUMN tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga melayani kebutuhan masyarakat diatur oleh Pasal 33 UUD 1945, dan Pasal 66 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Saat ditanya, apakah dengan mengusulkan pembubaran Kementerian BUMN dan menggantinya dengan bentuk semacam Temasek, kata Legislator asal Kalteng, Ahok termasuk kurang paham Konstitusi dan UU BUMN? “Ya, bisa saja Ahok kurang paham,” ungkapnya.

Sebelumnya, pada video yang diunggah oleh salah satu channel
di YouTube, Senin, 14 September 2020, Ahok mengusulkan agar Kementerian dibubarkan.

“Harusnya Kementerian BUMN itu dibubarkan. Kita harus bangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation,” pungkasnya. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top