Market

PNBP Bisa Jadi Potensi Penerimaan Masa Depan

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Perlambatan ekonomi dunia berdampak pada dunia usaha. Sehingga penerimaan sektor pajak menjadi berkurang. Oleh karena itu untuk mengurangi beban short fall yang mencapai Rp300-Rp400 Triliun pada 2019. Maka Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bisa menjadi prioritas di masa depan.

“PNBP dari sektor pertambangan cukup signifikan. Karena itu ke depan perlu digenjot dan cukup prospektif untuk dikelola,” kata Anggota Komisi XI DPR Rudi Hartono Bangun ditemui wartawan di sela sela acara raker dengan Menteri Keuangan di Gedug DPR/MPR RI di Jakarta, Senin (16/12/2019)

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan hingga 11 Juni 2019 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor minerba telah mencapai Rp 19,16 triliun atau 44,28%, dari target yang ditetapkan pada tahun ini, yaitu Rp 43,27 triliun.

Tak hanya sektor pertambangan, kata Rudi, PNBP dari sektor pelayanan publik cukup menjanjikan. Misalnya, pelayanan aparat negara ke masyarkat soal pembuatan SIM, STNK, Nopol cantik, dan SKCK. “Masyarakat sudah pasti terus minta dilayani untuk mendapat fasilitas kemudahan. Urusan SKCK dari polri, akan ada jutaan pelamar kerja yang datangi Polri untuk mengurus,” tambahnya.

Begitupun dengan pelayanan mengurus SIM, STNK yang jumlahnya hingga jutaan orang. Sehingga akan menghasilkan pendapatan negara yang pasti dan terukur masuk ke kas negara. “Salah satu contohnya di Polda Sumut, yang dipimpin Irjen Pol Agus Andrianto. PNBP sumut dari Poldasu sudah mencapai Rp324 miliar. Begitu juga dengan Polda-Polda lain seperti DKI Jakarta, Jabar dan Jatim,” paparnya lagi.

Polda Jabar dan Jatim yang memiliki jumlah penduduk puluhan juta, lanjut Politisi Nasdem, memprediksi kemungkinan besar PNBP akan lebih besar. Karena penduduknya saja sudah mencapai 60 juta jiwa. “Jadi saya perkirakan sektor PNBP ke depan bisa menjadi prioritas pendapatan negara RI dan tentu harus dibarengi dengan pelayanan yang baik,” terangnya.

Ditanya apa alasan yang mendasari PNBP bisa menjadi penerimaan negara strategis, Legislator dari Dapil Sumut III menjelaskan pada saat pertumbuhan ekonomi melambat, maka dunia usaha termasuk UMKM, UKM hingga usaha besar, juga akan mengalami perlambatan.
“Ekspor CPO Indonesia yang berasal dari Perkebunan Sumut juga banyak mendapat isu penolakan dari LSM/NGO Eropa,” tuturnya.

Bahkan Uni Eropa, terus melakukan berbagai cara menghambat ekpor CPO ini. Sehingga mempengaruhi harga komoditi CPO , hasilnya naik turun harga sawit seperti dipermainkan. Padahal pajak ekspor CPO adalah salah satu income terbesar untuk pendapatan negara.
Makanya, sambung Rudi, sektor UMKM dan ritel yang biasanya tahan terhadap resesi ekonomi juga perlu banyak melakukan
inovasi dan pemikiran baru. “Setidaknya sektor usaha ini melakukan survey sebelum membuka usaha baru. Sehingga tidak menjadi kerugian ke depan bagi dunia usaha,” pungkasnya. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top