Nasional

PKS Tolak Perppu No. 1 Tahun 2020

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Anggota Komisi XI DPR RI dari FPKS, Ecky Awal Mucharam saat Raker dengan Banggar DPR dg Menkeu, OJK dan lain-lain menegaskan bahwa Perppu No. 1/2020 telah berdampak buruk pada sistem keuangan, sehingga Fraksi PKS menolak Penetapan Perpu No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (UU).

“FPKS berpedapat sebaiknya Pemerintah focus mengatasi dampak covid-19, dengan menghadirkan payung hukum atau Perppu yang tidak bermasalah. Tapi FPKS menolak Perppu 1/2020 untuk dijadikan UU, karena Perppu ini bermuatan ketentuan yang telah membuka banyak ruang berbahaya bagi sistem keuangan,” kata Ecky Awal Mucharam, Selasa (5/5/2020).

Seperti kekuasaan tak terbatas KKSK, kekebalan hukum, terbukanya peluang kebijakan bail-out dan blanket guarantee adalah contoh-contohnya. “Ini sangat berbahaya,” kata Wakil Ketua FPKS DPR itu.

Menurut Ecky, skema bail-out selalu berpotensi melahirkan skandal penyimpangan kekuasaan keuangan negara atas penanganan krisis yang telah menimbulkan biaya yang besar dan telah mengingatkan publik atas trauma krisis ekonomi 1997-1998.

Penyimpangan tersebut telah membebani negara lebih dari Rp650 triliun ditambah dengan beban bunganya. Beban berat ini kemudian ditanggung oleh rakyat secara keseluruhan melalui beban pajak dan inflasi yang berkelanjutan.

“Segelintir kelompok konglomerat menikmati kebijakan yang tidak adil dari fasilitas BLBI dan Obligasi Rekap dan tetap menjadi penguasa modal paska reformasi sampai sekarang. Mereka tetap memiliki privilege menjadi oligarki ekonomi dan modal yang bahkan mempengaruhi lanskap sosial dan politik hari ini. Kita menolak skema bail-out dari keuangan negara atas kerugian perusahaan swasta baik bank, lembaga keuagan, atau perusahaan lainnya,” ujarnya.

Selain itu lanjut Ecky, Perppu No. 1 Tahun 2020 memunculkan potensi lahirnya kebijakan penjaminan penuh (blanket guarantee) yang melukai keadilan dan berpotensi memunculkan moral hazard. Pada Pasal 20 disebutkan bahwa LPS diberikan kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan penjaminan simpanan untuk kelompok nasabah dengan mempertimbangkan sumber dana dan/atau peruntukkan simpanan serta besaran nilai yang dijamin bagi kelompok nasabah tersebut yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sementara pada Pasal 22 ayat 1 ditegaskan bahwa untuk mencegah krisis sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, Pemerintah dapat menyelenggarakan program penjaminan di luar program penjaminan simpanan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang mengenai LPS.

Dengan penjaminan penuh (full guarantee) maka seluruh simpanan di perbankan seluruhnya dijamin oleh pemerintah. “Tentu ini mencederai rasa keadilan rakyat. Selain berpotensi memunculkan moral hazard,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top