Nasional

PKB – PPP Tetap Dukung Ambang Batas Presiden

JAKARTA, Meski ada dorongan untuk menghapus ambang batas parlemen dan presiden atau parliamentary threshold dan presidential threshold (PT), sehingga semua partai politik peserta pemilu 2019 bisa mengusung calon presiden, tapi FPKB dan FPPP tetap mendukung PT, agar presiden terpilih didukung parlemen yang kuat.

“Saat ini memang terjadi pro kontra di DPR RI sendiri. Itu wajar karena memiliki kepentingan masing-masing. Namun menurut saya yang ideal adalah ambang batas parlemen dan ambang batas presiden harus linier. Artinya kalau ambang batas parlemen titik temunya di 3,5 % hingga 10 %,” demikian anggota Pansus RUU Pemilu FPKB Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (20/1/2017).

Karena itu kata Neng Eem, idealnya ambang batas untuk presiden disesuaikan dengan angka tersebut mengingat pilihannya adalah pelaksanaan pemilu dan presiden secara serentak. “Jadi, FPKB tetap mendung ambang batas parlemen dan presiden,” ujarnya.

Hal yang sama disampaikan anggota Pansus RUU Pemilu dari FPPP Achmad Baidowi, karena sistem pemilu proporsional, maka ambang batas parlemen maksimal 3,5 % seperti pemilu 2014. “Dengan PT 3,5 % saja sekitar dua juta suara hangus. Sehingga kalau masih dinaikkan lagi maka akan banyak lagi suara yang hangus. Kalau itu terjadi maka hasil pemilu disproporsional. Padahal sistem pemilu kita adalah proporsional,” kata Awiek sapaan akrab politisi dari Dapil Jatim X itu.

Namun demikian kata Awiek, sebaiknya untuk parlemen dibatasi dalam aturan pembentukan fraksi. Sedangkan untuk Pilpres harus dibuat persyaratan yang tinggj yakni 25 % kursi di DPR RI, dan 30 % suara pemilu. “Mengapa? Hal itu agar menghasilkan sistem dan koalisi parlemen yang kuat. Pilpres ini agenda kenegaraan yang serius, tidak main main sehingga tidak semua maju sebagai Capres. Dalam Pilkada saja diberlakukan syarat dukungan, apalagi Capres,” pungkasnya.

Sementara itu seluruh fraksi DPR RI pada Kamis (19/1/2017) lalu Ketua Pansus RUU Pemilu M. Lukman Edy sudah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) ke Mendagri Tjahjo Kumolo di Gedung DPR RI. Dimana dalam waktu dekat pembahasan itu baru akan dimulai, dan Mei 2017 harus selesai, karena tahapan pemilu 2019 sudah dimulai.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top