JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendukung kegiatan belajar mengajar (KBM) sekolah terkait pembelajaran tatap muka (PTM) yang akan dilaksanakan pada Juli 2021. Ada sejumlah alasan, sehingga MPR mensupport pemerintah terkait PTM tersebut. “Anak-anak sudah kehilangan proses pembelajaran (lost learning). Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ/Daring) tingkat efektifitasnya hanya sekitar 30%,” kata Anggota MPR Syaiful Huda dalam diskusi “Persiapan Pembelajaran Sekolah Tatap Muka di Era New Normal” bersama anggota MPR F-PKS Kurniasih Mufidayati di Jakarta, Senin (15/3/2021).
Lebih jauh kata Syaiful yang juga Ketua Komisi X DPR ini mengakui hambatan PJJ ini adalah tidak semua orang tua bisa menggantikan peran guru. “Ketika orang tua murid terkena PHK tentu saja konsentrasi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Mereka tidak punya waktu lagi untuk mengajarkan anak-anak. Bahkan justru anak-anak malah membantu ortu mencari nafkah,” ujarnya.
Syaiful Huda
Politisi PKB ini tak membantah PTM sudah dilaksanakan di sejumlah daerah, namun dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. “Sejak ada SKB tiga menteri, sudah dilakukan PTM. Namun hal itu diserahkan pada Pemda masing-masing, jadi memang tidak semua daerah bisa melaksanakan PTM,” ungkapnya.
Menyinggung persiapan pelaksanaan PTM pada Juli 2021, Syaiful meminta agar sekolah melakukan simulasi terlebih dahulu agar dalam pelaksanaannya nanti tidak hambatan. “Ya minimal dilakukan 3 kali simulasi, karena hukum tertingginya adalah keselamatan jiwa dari siswa-siswa itu sendiri dan itu tidak bisa ditawar-tawar” tambahnya.
Sementara itu, anggota MPR F-PKS Kurniasih Mufidayati juga tak menolak ada PTM pada Juli 2021. Hanya saja, sekolah harus tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. “Selain menyediakan handsanitizer, ruang sekolah juga perlu disemprot desinfektan. Bahkan perlu melibatkan Puskesmas terdekat, sehingga ada koordinasi kalau terjadi sesuatu,” ujarnya.
Kurniasih Mufidayati
Hanya saja Kurniasih menduga pelaksanaan PTM ini akan menyedot biaya cukup besar. Karena sekolah harus menyediakan anggaran protokol kesehatan. “Yang jadi pertanyaan apakah dana BOS bisa digunakan juga untuk prokes,” tutur anggota Komisi IX DPR.
Namun begitu, lanjut Kurniasih, pihak tetap mendukung PTM sekolah. Karena hal yang paling penting adalah mengembalikan psikoligis anak-anak kembali dalam suasana belajar. ***
