Market

PHRI-BPJS TK Perlu Cari Solusi, Parta: Karyawan Ter-PHK Butuh BLT

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Anggota Komisi VI DPR I Nyoman Parta meminta agar PHRI dan BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) duduk bersama untuk mencari solusi terkait karyawan terkena rasionalisasi (PHK) agar bisa menikmati BLT Rp600.000 selama 4 bulan. Bantuan subsidi ini hanya untuk karyawan swasta bergaji di bawah Rp 5 juta dan pencairannya dilakukan 2 tahap atau Rp1,2 juta setiap penyaluran.

“Ya, sebaiknya PHRI-BPJS Ketenagakerjaan dan Komisi VI DPR mencari jalan keluar,” katanya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Persatuan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI), Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI), Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) dan Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO) di Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Lebih jauh Parta mengusulkan agar persyaratan BPJS Ketenagakerjaan tidak dijadikan sebagai syarat mutlak untuk menerima BLT tersebut. “Persyaratan harus dilonggarkan, karena jika jadi syarat yang ketat maka banyak pekerja yang terkena PHK tanpa pesangon dan BPJS Ketenagakerjaannya tidak aktif, tidak bisa menikmati BLT,” ujarnya.

Berdasarkan temuan lapangan, kata anggota Fraksi PDIP, ternyata banyak karyawan yang kena PHK tanpa pesapngon ternyata iuran BPJS Ketenagakerjaannya tidak dibayarkan perusahaan.
Sehingga keberadaan BPJS TK juga tidak aktif. Begitupun pekerja yang dirumahkan, BPJS TK nya juga tidak dibayarkan perusahan. Sehingga tidak bisa mendapat BLT. “Jadi perlu komunikasi PHRI dengan BPJS Ketenagakerjaan, supaya saling bersinergi,” tambah Legislator asal Pulau Dewata.

Mantan Ketua DPRD Bali ini minta agar semua stakeholder perlu memperhatikan nasib para pekerja dan karyawan yang dirumahkan dan terkena PHK dari perusahaan perhotelan/restauran.

Oleh karena itu, anggota Fraksi PDIP ini meminta pimpinan Komisi VI DPR bersama PHRI mencari jalan ke luar, alias solusi terbaik. Sehingga syarat untuk menerima BLT terpenuhi. Dengan kata lain, para karyawan hotel dan restauran ini perlu mendapat perhatian serius. Karena mereka terkena dampak pandemi Covid-19 yang cukup dahsyat.

Ditempat yang sama, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menilai keringanan iuran BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) tak banyak membantu pengusaha yang kesulitan keuangan akibat pandemi COVID-19.

Keringanan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2020 tentang Penyesuaian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2020 (COVID-19) yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Menyangkut permasalahan di BPJS Ketenagakerjaan ini juga 1 September kemarin ada relaksasi-relaksasi pengurangan untuk diskon sampai dengan 99% untuk iuran Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja,” kata Hariyadi dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Lebih jauh Haryadi menambahkan iuran Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja relatif kecil. Oleh karena itu dampaknya tidak signifikan ketika didiskon.

“Sayangnya memang Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja ini iurannya kecil. Jadi Jaminan Kematian itu hanya 0,3%, lalu kalau kecelakaan kerja itu adalah mulai dari 0,24% sampai 1,74%, tergantung dari pada risiko dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, paling tinggi 1,74%. Jadi kalau didiskon 99% pun sebetulnya karena preminya memang sudah rendah sebenarnya, dampaknya tidak terlalu besar,” ujarnya.

Justru yang paling besar adalah Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun. Dia menjelaskan iuran JHT yang harus dibayar 5,7%, di mana 3,7% dari pemberi kerja dan 2% dari pekerja. Lalu iuran Jaminan Pensiun yang harus dibayar oleh pemberi kerja 2% dan 1% dari pekerja.

Keringanan yang diberikan untuk JHT hanya dimundurkan 15 hari untuk pembayarannya. Lalu Jaminan Pensiun 2% tetap harus dibayar dan yang 1% bisa ditunda sampai Januari.

“Nah, jadi kalau kami sampaikan di sini perkara dengan masalah iuran ini terhadap  cashflow juga tidak terlalu banyak membantu, karena yang untuk ikut harus menyelesaikan tagihannya sampai dengan Juli 2020. Jadi kalau kondisi seperti ini sektor hotel dan restoran tentunya banyak sekali yang menunggak karena kesulitan cashflow,” pungkasnya. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top