Nasional

Perppu Keterbukaan Informasi Pajak Diundangkan

JAKARTA- Pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Melalui perppu tersebut petugas pajak berwenang memperoleh akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan pembelakuan perppu itu dipastikan setelah Presiden Joko Widodo menandatanganinya. “Perppu itu, tertanggal 8 Mei 2016, sudah diundangkan,” tegas Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Pemerintah memandang harus membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Akses informasi keuangan menurut Perppu ini, meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak (DJP) berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Selain lembaga jasa keuangan lainnya, perppu juga menjangkau entitas lain sebagaimana dimaksud, wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak yaitu setiap rekening keuangan yang diidentifikasikan sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan.

“Laporan yang berisi informasi keuangan sebagaimana dimaksud, paling sedikit memuat: a. identitas pemegang rekening keuangan; b. nomor rekening keuangan; c. identitas lembaga jasa keuangan; d. saldo atau nilai rekening keuangan; dan e. penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan,” bunyi Pasal 2 ayat (3) Perppu ini.

Selain menerima laporan sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan dari lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain.

Informasi keuangan yang tercantum dalam laporan, dan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud, lanjut Perppu ini, digunakan sebagai basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

“Berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan, Menteri Keuangan berwenang melaksanakan pertukaran informasi keuangan dan/atau informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dengan otoritas yang berwenang di negara atau yurisdiksi lain,” bunyi Pasal 5 Perppu No. 1 Tahun 2017 ini.

Adapun sanksi yang diberlakukan apabila entitas pajak melanggar ketentuan ini, adalah pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sedangkan kepada lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sanksi yang dikenakan hanya berupa denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain itu, sanksi juga dikenakan bagi setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan dalam laporan sebagaimana dimaksud, menurut Perppu ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).(har/TKP)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top