Jakarta- Wacana perpindahan Ibukota Negara dari Jakarta beberapa provinsi di Kalimantan seperti Kalimantan Tengah ataupun Kalimantan Barat didukung wakil rakyat dari provinsi tersebut.
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Barat Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan sudah saatnya dilakukan pemetaan daerah-daerah di Indonesia sehingga semua beban tidak bertumpu di Jakarta.
“Kita ketahui Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis sudah terlampau berat. Beban ini harus dipisah. Jakarta tetap menjadi pusat bisnis, sedangkan ibukota baru sebagai pusat pemerintahan.” kata Abdullah Alkadrie di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/7/2017).
Seperti diketahui, wacana pemindahan ibu kota ini sudah terjadi sejak Presiden pertama RI, Soekarno memimpin. Kemudian, wacana itu muncul kembali saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat presiden RI di 2013. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun akhirnya melanjutkan wacana ini dengan meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro terlebih dahulu melakukan kajian secara mendalam.
Namun, Abdullah Alkadrie menjelaskan secara historis, sebenarnya Indonesia pernah mengalami tiga kali perpindahan Ibukota. Pemindahan Ibukota pertama adalah dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946.
Setelah Yogyakarta, ibu kota Indonesia sempat juga dipindah ke Bukittinggi, Sumatera Barat pada tanggal 19 Desember 1948. Kemudian pemindahan ibu kota yang terakhir adalah ke Bireuen, Aceh. Pemindahan Ibukota itu juga terjadi pada tahun 1948, namun hanya berlangsung selama seminggu.
Abdullah Alkadrie menegaskan dukungan pemerintah untuk memindahkan ibukota negara di luar Pulau Jawa dengan melihat dari luas cakupan wilayah pulaunya. “Sudah sangat penting wacana itu (pemindahkan ibukota negara) diwujudkan. Jakarta itu pusat segalanya. Apalagi kemacetan makin parah dan permukaan tanah yang terus menurun karena beban diatasnya serta penggunaan air tanah. Pemindahan ini jelas akan membawa perkembangan dan kemajuan daerah ibukota baru maupun daerah sekitarnya. Selain itu pemerataan pembangunan dan melahirkan pusat perekonomian baru,” urainya.
Soal pilihannya di daerah Kalimantan, Abdullah Alkadrie mengatakan pertimbangannya selain karena kawasannya yang masih luas dengan sumberdaya alam yang masih banyak tersedia, juga jauh relatif aman dari bencana alam seperti gunung api, banjir, gempa.
“Kalbar atau Kalteng itu posisi nya ditengah-tengah Indonesia dan masih dekat dengan Jakarta. Akses dari Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Papua juga lebih dekat,” katanya.
Wacana pemindahan Ibukota kembali muncul setelah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota ini bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Senin (3/7/2017).
Dalam perbincangan terakhirnya dengan Presiden, Bambang mengatakan kajian pemindahan ibukota, termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun ini. Ada beberapa aspek yang dikaji dalam pemindahan ibu kota ini.
Mulai dari penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan tata kota. Nantinya Bappenas yang akan memimpin kementerian dan lembaga lain dalam menjalankan rencana ini.
Adapun dasar kajian pemindahan ibu kota yakni fakta bahwa pembangunan ekonomi antara di Pulau Jawa dengan pulau lainnya tidak seimbang. Pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi daripada di pulau lainnya di Indonesia.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menyatakan pemindahan ibu kota masih dalam tahap studi awal. Sofyan mengungkapkan salah satu alternatif yang dibicarakan adalah Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya.
Sedangkan Presiden Joko Widodo saat ditanya mengenai rencana pemindahan Ibukota saat mengunjungi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa, (4/7) kemarin, belum mau mengungkapkan. Kepala Negara hanya mengatakan pada saatnya nanti akan menyampaikan pada waktunya. (har)
