Nasional

Perpanjangan PPKM, MPR Minta Tingkatkan Disiplin Prokes dan Bantuan Sosial

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mendukung langkah pemerintah untuk melakukan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa dan Bali. Karena penyebaran Covid-19 masih meningkat hingga mencapai 38.325 kasus per-hari, sehingga harus diperpanjang.

Syarief Hasan bahkan menilai, perpanjangan PPKM harusnya dilanjutkan hingga akhir Juli 2021. “Kita melihat, kasus harian Covid-19 belum menunjukkan penurunan sehingga perlu diperpanjang hingga akhir Juli 2021. Tapi, pemerintah juga harus mendistribusikan bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat terdampak Covid-19,” tegas anggota Mejlis Tinggi Partai Demkrat itu, Rabu (21/7/2021).

Berdasarkan dari Satgas Penanganan Pandemi Covid-19 menyebutkan, kasus harian pada Selasa, (20/7/2021) mencapai 38.325 kasus, naik dari sehari sebelumnya mencapai 34.257 kasus. Kasus ini menambah total kasus Covid-19 hingga mencapai 2,95 juta kasus. Sementara itu, kasus kematian harian pada Selasa, (20/7/2021) mencapai 1.280 kasus sehingga total kasus meninggal dunia karena Covid-19 kini mencapai 76.200 kasus.

Menurut Syarief Hasan, Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM Darurat ini. “Pemerintah harus melakukan evaluasi sehingga efektivitas dari PPKM Darurat ini membaik karena belum ada kemajuan signifikan yang ditunjukkan dari pelaksanaan PPKM Darurat beberapa waktu yang lalu. Selain itu, perlu adanya kebijakan lanjutan sebagai penguatan PPKM Darurat,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah harus mengambil kebijakan lanjutan dari PPKM itu misalnya melarang masuknya WNA dari negara episentrum Covid-19 untuk sementara. “Pemerintah harus berani mengambil kebijakan pelarangan masuknya WNA. Seperti India, Afrika, Cina, dan beberapa negara lainnya yang berpotensi menyebarkan Covid-19. Langkah ini lumrah dilakukan oleh berbagai negara untuk memutus laju penyebaran Covid-19,” tambah Syarief Hasan.

Apalagi, Presiden Jokowi menyebut bahwa WHO memprediksi akan muncul varian baru setelah Delta. “Sejak awal Covid-19 hingga munculnya varian Delta menunjukkan bahwa pintu masuk WNA harus diperketat. Jangan sampai varian baru Covid-19 menyebar lewat pendatang dari luar, sehingga pemerintah sendiri kalang kabut menanganinya. Jadi, lebih baik mencegah dengan melarang masuknya WNA untuk sementara waktu,” ungkapnya.

Syarief mendorong Pemerintah untuk melakukan analisis dengan para pakar. “Pemerintah harus melakukan analisis dengan segala sumber daya yang dimiliki sehingga dapat memprediksi kapan dan bagaimana Pandemi ini bisa berakhir sehingga masyarakat bisa mendapatkan kepastian dan ketenangan dengan langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah,” pungkasnya.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top