JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Kalangan DPR mendesak pemerintah perlu serius menggarap program green economy secara massif. Sehingga kerusakan lingkungan bisa segera dicegah dan tidak menimbulkan dampak negatif kemana-mana.
“Hal ini tentu ironi dengan keadaan sekarang, hutan menjadi rusak dan berubah menjadi kebun sawit. Lalu minyak gorengnya tidak didapat alias langka, jadi siapa ini yang harus disalahkan,” kata Anggota Komisi XI DPR, Ahmad Najib Qodratullah dalam diskusi secara daring berthema ‘Konservasi, Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di
Tengah Presidensi G20’ di Jakarta, Kamis (10/3/2022).
Lebih jauh Najib membeberkan
bagaimana kondisi minyak goreng yang saat ini harganya naik luar biasa. “Padahal, kita tahu bahwa kebun sawit terluas di dunia itu ada di Indonesia,” ujarnya.
Legislator dari Dapil Jawa Barat II sepakat untuk terus menggaungkan tetang green economy, karena kalau program green economy bisa dilaksanakan, maka hutan dan kelestarian alam bisa terjaga dan keuntungan ekonomi bisa didapat. “Maka untuk menyusun peta industri pariwisata, yang berkawan dengan alam, ya harus diselesaikan dulu soal penataan tata ruangnya, kita masih banyak PR dengan urusan tata ruang,” ungkapnya
Oleh karena itu, Najib berharap pemerintah segera melakukan harmonisasi dari seluruh aturan yanga ada. “Namun langkah harmonisasi ini jangan diartikan harus membuat UU Omni Buslaw lagi, tapi bagaimana kebijakan-kebijakan yang sudah ada bisa disinergikan sesuai dengan kebutuhan pada setiap daerah,” ucapnya.
Sejak pandemi Covid-19, lanjut Politisi PAN, ada perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, contohnya sekarang lagi demam wisata healing. “Lalu apa dampak? Nah, alam hutan yang tadinya penuh dengan kedamaian dan tidak bising, kemudian pemerintah datang dengan membuat infrastuktur.”
Menurut Najib, bahwa atas nama ekonomi dan pembangunan, kemudian sejumlah aturan yang berkait dengan lingkungan dilanggar. Intinya selalu motif ekonomi untuk mendorong perubahan, terlepas dari Presidensi G20. “Jadi harmonisasi kebijakan yang perlu untuk di kedepankan. Karena banyak aturan yang tidak konsisten untuk dilaksakan, banyak kebijakan tapi tidak harmonis. Jadi inilah PR besar dari anak bangsa, bagaimana kita punya kewajiban menjaga amanah alam dan lingkungan,” pungkasnya. ***
Penulis : Iwan Damiri
Editor : Eko C
