JAKARTA-Sejumlah program pertanian dinilai tak mencapai target. Padahal anggaran untuk sektor pertanian sudah meningkat 5 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Terlihat anggaran Kementan lebih fokus untuk peningkatan pembelian alat dan mesin pertanian (alsintan). “Anggarannya lebih banyak ke sana ketimbang pencetakan sawah baru. Padahal konversi lahan pertanian berjalan cepat,” kata anggota Komisi IV DPR RI, Mahfudz Siddiq kepada wartawan di Jakarta, Rabu (15/6/2016).
Dia pun berharap anggaran yang ada saat ini bisa lebih dioptimalkan untuk program-program yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani secara efektif.“Tapi herannya berbagai tujuan dari penggunaan anggaran tersebut mulai dari swasembada padangan, peningkatan taraf hidup petani, membendung alih fungsi lahan tidak terealisasikan.Jadi saya harap ini bisa diperbaiki sehingga program-program tersebut bisa tercapai,” ujarnya.
Dia pun meminta pemerintah mengkaji program-program bantuan peralatan bagi para petani karena program tersebut yang dinilainya salah sasaran. Hal ini karena program bantuan alat produksi pertanian itu diberikan kepada petani penggarap yang kebanyakan bukan pemilik lahan.
“Pemerintah membantu petani dengan mengadakan alat produksi pertanian, tapi alat tersebut tidak mampu meningkatkan produktifitas petani dan kesejahteraan petani juga tiak meningkat.Ini sama saja jika pemerintah memberi bantuan kulkas, kompor dan sebagainya kepada masyarakat yang tidak punya rumah, tidak akan menambah kesejehateraan masyarakat,” tegasnya.
Mahfudz pun meminta pemerintah untuk merealisasikan janji-janjinya terutama janji kampanyenya untuk membuka lahan baru.”Jokowi berjanji membuka lahan baru 2 juta Ha, tapi sampai saat ini belum terealisasi. Upaya melibatkan TNI dalam membuka lahan saya kira juga tidak akan effektif. Memang bisa saja TNI membuka lahan, tapi TNI tidak punya pengetahuan yang cukup untuk mencetak sawah baru seperti kebutuhan pengariran dan sebagainya,” imbuhnya.
Sementara mengenai serapan anggaran APBN termasuk anggaran di sektor pertanian yang sampai bulan Juni ini hanya mencapai di kisaran 20 persen, dia pun meminta pemerintah serius melaksanakan program-program yang sudah direncanakan karena jika program tersebut tidak selesai akan memicu kelambanan pertumbuhan sehingga upaya penerimaan terutama dari sektor pajak juga bisa tidak tercapai.
“Kalau sampai bulan Juni ini saja serapan anggaran rata-rata 20 persen. Sisa waktu tinggal 6 bulan lagi dikurangi pembahasan APBN P kurang lebih 2 bulan, maka sisa waktu efektif itu Cuma 4 bulan. Jika dengan asumsi APBN P saat ini sudah selesai saja, dari pengalaman biasanya akan Cuma terserap 60 persen sekarang APBN P belum selesai, maka target nya bisa kurang dari 60 persen.Ini akan berdampak pada pertumbuhan dan juga penerimaan negara juga,” tegasnya.
Ditanyakan terkait perintah Jokowi yang meminta serapan anggaran digenjot, Mahfudz pun pesimis hal itu bisa terlaksana.Hal ini karena berbagai keinginan Jokowi yang dituangkan dalam perintah tersebut Cuma tinggal perintah saja tanpa ada kejelasan bisa direalisasikan.
“Seharusnya yang namanya keinginan pemimpin dalam hal ini presiden Jokowi bisa dirasionalisasikan. Cuma sayangnyanya keinginan Jokowi tinggal keinginan saja tanpa mungkin bisa direalisasikan. Contohnya seperti keinginan Jokowi agar harga daging Rp80 ribu per kilo.Keinginan itu tidak bisa dirasionalisaikan. Semua tergantung memang dari kabinetnya, tapi kabinetnya seperti ini, yah sulit jadinya,” ujar Politisi PKS ini lagi. ***
