JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Masyarakat menyoroti proyek security system lingkungan DPR yang menguras dana APBN hingga Rp58 Miliar. Karena proyek ini dianggap mubazir dan tidak terlalu mendesak untuk kebutuhan DPR saat ini. “Kami mempertanyakan urgensi proyek security system ini. Apalagi kita menginginkan DPR tidak memboroskan uang rakyat,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/2021).
Berdasarkan data website lpse.dpr, nama proyek Pengadaan Security System Gedung DPR R dengan kode rencana umum pengadaan (RUP) 29448400.
Proyek ini menggunakan sumber dana APBN 2021, dengan nilai pagu HPS Rp58.349.745.700,40. Dalam web lpse tersebut dijelaskan bahwa tender diikuti 17 perusahaaan dan sudah ada pemenang tendernya, dengan nilai Rp 56.061.745.300,00. “Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) harus memonitor seketat mungkin terhadap proyek ini, karena itu harus dijelaskan secara transparan,” ujarnya lagi.
Bahkan Roy meminta agar pihak Badan Urusan Rumah Tangga DPR yang memiliki kewenangan tersebut perlu mengevaluasi keberadaan proyek tersebut. “BURT dan Kesekjenan DPR harus berani menjelaskan kepada publik. Apakah pengadaan security system itu sudah sesuai dengan kebutuhan? Sebab, jangan sampai menimbulkan persoalan dikemudian hari,” ungkapnya.
Dikatakan Roy, DPR perlu instrospeksi dan berkaca terkait pengadaan barang dan jasa pada 2018, ternyata hasil audit BPK menyebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa, tidak didukung dengan rencana kebutuhan. “Berangkat dari sejumlah temuan BPK, Misalnya pengadaan barang pada tahun 2018, dan tahun 2019. Temuan BPK itu menunjukkan adanya kelemahan kontrol DPR. Seolah-olah hanya untuk menghabiskan anggaran yang belum habis terpakai.”
Ditempat terpisah, Ketua BURT DPR Agung Budi Santoso yang dikonfirmasi wartawan mengatakan
proyek itu merupakan penggatian dan penataan security sistem. Karena yang ada sekarang sudah tidak lagi optimal. “Apalagi DPR sebagai obyek vital negara ya harus dijaga,” katanya.
Sementara itu, Sekjen DPR Indra Iskandar yang dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatApp (WA) belum memberikan respon terkait proyek security sistem tersebut hingga berita ini diturunkan. ***
