Opini

Perjalanan Sejarah Desa Sebagai Subyek Pembangunan

Perjalanan Sejarah Desa Sebagai Subyek Pembangunan
Herri Santoso, S.Pi/ sumber photo: Dokumentasi Pribadi Herri Santoso

*) Herri Santoso, S.Pi

Perjalanan sejarah desa menunjukkan bahwa dinamika pembangunan desa lebih terletak pada kehadiran negara yang berperan sebagai pengasuh, pengayom, dan pelindung yang mampu menggerakkan swadaya masyarakat untuk membangun desa dan menempatkan kedaulatan pembangunan desa berada di tangan masyarakat desa.

Hal ini diperlihatkan dari sejarah perkembangan desa. Desa yang berarti kemandirian (swadesi) berasal dari sekumpulan orang yang hidup di tempat kelahiran, tempat asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas.

Desa pertama kali di catat di Indonesia pada jaman Hindia Belanda oleh Mr. Herman Warner Muntinghe dan dilaporkan pada 14 Juli 1817 kepada Gubernur Jenderal Inggris yang saat itu berkuasa.
Desa diatur oleh nilai, norma, budaya yang turun temurun dan terus dipertahankan serta diperkaya untuk berkehidupan secara mandiri. Artinya desa merupakan suatu wilayah kesatuan hukum berdasarkan kesejarahan dan adat istiadat masyarakat.

Pengesahan terhadap struktur kepemimpinan desa sesuai dengan asal usulnya dan hierarki struktur kerajaan. Kepemimpinan desa diberi legitimasi dan difokuskan untuk mempimpin dan mengatur warga. Contoh kerajaan Jawa memberi berbagai ajaran kepemimpinan desa dengan nama “serat wulang reh” (mendidik dan menggerakkan).

Pemimpin desa diberi legitimasi sebagai pamong desa yang berfungsi sebagai pengasuh, pengayom, pelindung dan penggerak. Pemimpin yang bisa mendidik dan menggerakkan 100 orang atau ratusan orang disebut penatus, sedangkan pemimpin yang bisa mendidik dan menggerakkan 1.000 orang atau lebih disebut panewu.

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, desa juga diakui sebagai suatu wilayah kesatuan hukum berdasarkan adat istiadat yang mempunyai kedaulatan. Demikian juga keberadaan desa sebagai wilayah kesatuan hukum yang berdaulat diakui secara sosial politik oleh Pemerintah Jepang pada waktu menduduki wilayah Hindia Belanda.

Pada saat periode awal pasca kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indoneisa (NKRI), desa dinyatakan sebagai berikut:
Desa merupakan satu kesatuan wilayah hukum berdasarkan adat istiadat yang berlaku dalam wilayah Pemerintahan Republik Indonesia
Rukun Tetangga (RT) masih tetap dipertahankan sebagai bagian dari desa;
Desa merupakan pemerintahan administrasi tingkat ketiga setelah Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Propinsi.

Setelah itu, desa pernah mendapat perhatian dan kehormatan sosial politik dan legitimasi hukum yang luar biasa dari Pemerintah Indonesia pada tahun 1965 dengan keluarnya Undang-Undang Desa Nomor 19 Tentang Desa Swapraja, memposisikan desa sebagai suatu pemerintahan swapraja yang mempunyai kelengkapan kelembagaan demokrasi:

Eksekutif (Kepala Desa beserta Pamong Desa),

Legislatif (DPRDesa/Gotong Royong) dan

Mahkamah Desa/Adat (para sesepuh dan pemangku adat).

Posisi desa sebagai desa swapraja benar-benar memberi peran desa sebagai pembangkit karakter warga yang mandiri dan tidak bermental miskin dan tidak selalu menggantungkan diri.

Pengaturan tata kelola desa sungguh sempurna yang memenuhi asas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Alokasi penggunaan kekayaan desa yang berupa tanah desa digunakan untuk pengentasan kemiskinan warga desa.

Hal itu tercermin pada alokasi penggunaan tanah desa dapat digunakan untuk enam sektor penting yaitu:

Tanah titi sara, adalah tanah desa yang digunakan untuk bantuan sosial bagi warga desa yang sedang menderita atau terkena bencana;

Tanah pegurin, adalah tanah desa yang hasilnya digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak desa;

Tanah sengkeran, adalah tanah desa yang digunakan untuk tempat penangkaran bibit/tanaman yang dilindungi dan penyeimbang ekosistem lingkungan alam;

Tanah segahan, adalah tanah desa yang hasilnya digunakan untuk biaya komunikasi, lobi dan membangun kerja sama;

Tanah pangon, adalah tanah desa yang digunakan untuk ruang publik dan pengembalaan hewan

Tanah pelungguh, adalah tanah desa yang hasilnya untuk memberi honor para eksekutif, legislatif dan yudikatif desa.

Desa Praja

Setelah keluar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia, dinyatakan bahwa desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harta benda sendiri.

Jadi, Desa Praja pada Undang-Undang tersebut di atas hanyalah nama baru bagi Desa yang sudah ada sejak berabad-abad yang lampau, yang memiliki penegertian yang sama seperti di atas. Ketika Orde Baru lahir, undang-undang yang jiwa dan sistem pengaturannya dapat membawa ke arah ketidkstabilan politik di desa-desa, dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969. Desa tidak diberi posisi apapun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menyatakan desa/Kampung merupakan suatu kesatuan wilayah hukum di bawah pemerintahan kabupaten sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemerintahan pusat.

Desa menjadi pusat objek proyek pembangunan Orde Baru dan tidak lagi menjadi subyek. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menegaskan bahwa posisi desa hanya sebagai perangkat pemerintah daerah bukan lagi sebagai pengayom dan pengemong atau bukan lagi sebagai fasilitator warga desa.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mempertimbangkan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pertimbangan lainnya adalah bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur daan sejahtera.

Dalam pembangunan Desa, Desa memiliki kewenangan Desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Kewenangan Desa meliputi:
Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
Kewenangan lokal berskala Desa;
Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lahirnya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meneguhkan adanya kehadiran Negara khusus di desa. Kehadiran negara di desa ditunjukkan dengan adanya pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan dalam pembangunan desa dan kawasan perdesaan, serta desa saat ini menjadi subyek pembangunan dengan memiliki sumber pendapatan Desa yaitu:

Pendapatan Asli Desa;
Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Alokasi Dana Desa;

Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
Lain-lain pendapatan Desa yang sah;

Pada 2005 jumlah desa di Indonesia tercatat berjumlah 61.409 desa kemudian meningkat menjadi 74.754 desa pada 2015. Kemudian pada 2019 jumlah desa meningkat menjadi 74.954 desa. Kini pada 2021 terdapat 74.957 desa.

Diantara statusnya adalah, Status Mandiri 3.269 Desa, Maju 15.321 Desa, Berkembang 38.083 Desa, Tertinggal 12.635 Desa dan Sangat Tertinggal 5.649 Desa. Meningkatnya jumlah desa tersebut berimplikasi pada perlunya peningkatan kesejahteraan masyarakat di perdesaan.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan perdesaan merupakan hal yang sangat penting sebagai dasar pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah di Indonesia. ***

*) Penggerak Swadaya Masyarakat BPSDM, Kementerian Desa PDTT

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top