Nasional

Penutupan Sidang, Novanto: 50 RUU Dalam Pembahasan

JAKARTA – Ketua DPR RI Setya Novanto menyatakan dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI telah melakukan proses pembahasan RUU yang menjadi prioritas bersama dengan pemerintah, namun belum bisa menyelesaikan sebanyak 50 RUU yang masuk Prolegnas. Karena itu DPR dan pemerintah dituntut untuk terus bekerja keras dan mempunyai semangat yang sama untuk menyelesaikan RUU yang telah menjadi prioritas tahun 2017 ini.

Demikian disampaikan Setya Novanto pada penutupan masa sidang III Tahun Sidang 2016-2017 di Gedung DPR RI Jakarta, pada Kamis (23/2/2017).

Dari 50 RUU tersebut 20 RUU sedang dalam proses pembahasan di DPR RI, 18 RUU dalam proses penyusunan di DPR RI, 8 RUU dalam proses penyusunan di pemerintah, dan 1 RUU dalam proses penyusunan di DPD RI, serta 3 RUU masih menunggu surat dari Presiden RI.

Dalam fungsi pengawasan, DPR RI telah melakukan beberapa kegiatan yaitu uji kelayakan dan kepatutan terhadap Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), memberikan pertimbangan kepada pengangkatan 6 calon duta besar luar biasa, dan berkuasa penuh (LBBP) untuk beberapa negara sahabat Indonesia.

Selain itu pengawasan tentang Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan TKI RDP dengan Konjen RI di Malaysia dan Hongkong serta perusahaan penyalur tenaga kerja.
DPR RI juga telah menghadiri sejumlah sidang dan konferensi organisasi internasional dan regional; yaitu sidang Asia Fasific Parliamentary Forum ke-25 di Natadola, Nadi, Fiji (13-20 Januari 2017), Konferensi parlemen negara-negara OKI ke-12 di Bamako, Republik Mali (23-28 Januari 2017), Konferensi Internasional ke-6 tentang dukungan bagi rakyat Palestina di Teheran, Iran (21-22 Februari 2017), Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua GOPAC Fadli Zon menjadi pembicara dalam forum pertemuan Kaukus Pemimpin Politik Muda di Siem Reap, Kamboja, 2017.

Sementara itu dalam rangka penguatan kelembagaan DPR RI, pimpinan DPR bersama pimpinan fraksi telah mengadakan rapat konsultasi dengan Menkeu RI untuk membicarakan beberapa hal, yaitu: rencana penataan kawasan Gedung MPR/DPR/DPD RI, independensi dalam pengelolaan anggaran DPR RI, dan usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top