Nasional

Penipuan Digital, MPR Desak Kominfo Tingkatkan Pengamanan Aplikasi

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Menyadari meningkatnya modus penipuan digital, seperti pencurian akun aplikasi transportasi online maupun pengurasan saldo dompet digital, di tengah maraknya penggunaan aplikasi transportasi online dan penggunaan dompet digital saat ini, Kemenkominfo diminta tingkatkan pengamanan aplikasi.

Demikian disampaikan Ketua MPR RU Bambang Soesatyo (Bamsoet), Senin (2/3/2020).

“Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama penyedia layanan aplikasi untuk dapat meningkatkan sistem keamanan di fitur keamanan pada masing-masing aplikasi, agar akun tidak dengan mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan membuat pemilik akun merasa aman menggunakan aplikasi itu,” kata Waketum Golkar itu.

Bamsoet meminta pengelola atau penyedia layanan aplikasi agar selalu melakukan evaluasi dan investigasi dalam setiap kasus penipuan yang dialami oleh pengguna aplikasinya.

“Juga memberikan sosialisasi maupun edukasi, baik secara langsung ataupun melalui infografis di media sosial, mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penipuan digital terhadap akun di aplikasi yang dimiliki,” jelas Bamsoet.

Selain itu kata Bamsoet, pihak kepolisian perlu menindak tegas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan modus penipuan digital guna menimbulkan efek jera, mengingat berdasarkan catatan Direktorat Tindak Pidana Siber, Bareskrim Polri tahun 2019, terdapat 351 laporan terkait pengambilalihan akun oleh pelaku kejahatan, dengan total nilai kerugian Rp 73 miliar.

Bamsoet juga mendorong masyarakat untuk selalu waspada dan tidak dengan mudah memberitahu kata sandi maupun kode verifikasi One-Time Password (OTP) kepada orang lain, guna mencegah penyalahgunaan akun aplikasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat berdampak pada pencurian akun dan penipuan digital.

Terakhir, masyarakat harus berani melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui atau menjadi korban modus penipuan digital tersebut, agar kasus yang sama dapat menjadi pembelajaran bagi orang lain dan tidak terulang kembali.

“Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan, dan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronikm” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top