Nasional

Penguatan DPD RI Tergantung Presiden dan DPR

JAKARTA – Ketua PPUU DPD RI Afnan Hadikusumo menyatakan jika revisi terbatas UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) khususnya terkait penguatan kewenangan DPD RI itu sangat tergantung kepada Presiden RI dan DPR RI, meski rencana revisi UU MD3 terbatas tersebut sudah ditetapkan dengan tidak adanya agenda penguatan DPD RI. Surat Presiden RI untuk revisi itu sudah ada di meja pimpinan DPR RI dan hanya terkait 5 pasal di luar kewenangan DPD RI.

“Jadi, meski revisi terbatas UU MD3 itu tidak ada penguatan kewenangan DPD RI, namun hal itu akan sangat tergantung kepada Presiden Joko Widodo dan DPR RI. Kalau Presiden RI dan DPR RI menyatakan mendukung revisi penguatan kewenangan DPD RI, maka itu akan dilakukan,” demikian Afnan dalam dialog kenegaraan ‘Mengapa Revisi UU MD3 Terbatas?’ bersama anggota Baleg FPDIP DPR Hendrawan Supratikno, dan pakar hukum tata negara Refly Harun di Gedung DPD RI Jakarta, Rabu (1/3/2017).

Bahkan kata senantor asal Yogyakarta ini, DPD RI dengan demikian kehilangan semuanya. Yaitu, tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan APBN maupun UU. Sehingga yang tersisa adalah tinggal harga diri dan etika sebagai anggota DPD RI. “DPD RI sudah kehilangan semuanya, kecuali etika dan harga diri sebagai senantor,” ujarnya.

Menyinggug masa jabatan pimpinan DPD RI selama 2,5 tahun sebagaimana Tatib yang diputuskan paripurna DPD RI, seharusnya kata Afnan, itu tidak berlaku sekarang, melainkan untuk periode mendatang. Sebab, kalau langsung berlaku sekarang berarti sangat politis, dan melanggar sumpah jabatan saat dilantik oleh Mahkamah Agung (MA) selama lima tahun.

Karena itu, Afnan sendiri keberatan dengan Tatib jabatan pimpinan DPD RI tersebut, sehingga dirinya membuat catatan keberatan, atas disahkannya Tatib tersebut.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top