Nasional

Pengelolaan Energi Butuh Regulasi yang Konsisten

JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) meminta pemerintah dan DPR RI membuat aturan perundang-undangan yang baik dan bisa dijalankan. Sehingga tidak ada aturan yang ideal, tapi bisa dibatalkan oleh LSM atau NGO. Seperti aturan energi terbarukan (bioetanol, etanol), Migas dan juga batubara yang justru polusinya mempercepat pembunuhan terhadap manusia.

“Banyak aturan, regulasi yang ideal tapi tak bisa dijalankan termasuk Perpres pengelolaan sampah yang sampai ke desa, malah bisa dihambat bahkan dibatalkan oleh LSM. Jadi, aturan paling ribet dan ruwet di dunia adalah di Indonesia. Regulasi itu harus konsisten dan bisa dijalankan. Jangan setiap ganti menteri ganti aturan,” tegas Fauzi Imron dari KADIN dalam diskusi energi terbarukan bersama Dadan Kusdiana (Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE), Parulian Sihotang (Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas), Satya Widya Yudha anggota Komisi VII DPR RI FPG, dan pengamat energi Bob Sulaiman Effendi di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (28/4/2017).

Dengan demikian kata Fauzi, dua hal yang harus diperbaiki adalah regulasi yang konsisten dan pentingnya energi terbarukan (bioetanol dan etanol). “Kalau setiap tahun atau dua tahun aturannya diganti, apa gila negara ini. Kadin ingin menjadikan Indonesia sebagai sumber energi terbarukan di dunia. Tapi, kalau untuk tarif listrik saja dengan melibatkan asing dan LSM itu dari mana teorinya? Semua ini kan mesti diperbaiki agar tarif listrik tidak terus mengalami kenaikan dan memberatkan rakyat,” ujarnya.

Parulian juga mendukung aturan yang konsisten tersebut. Dimana di masa transisi energi dari fosil ke renobel yang bersih itu sudah sesuai dengan pertemuan Paris atau Paris Agreement (PA) tahun 2015, dimana Indonesia harus segera menggunakan energi bersih (gas, renobel, dan bukannya fosil), serta memelihara hutan dengan baik.

Selain itu sering ada pertanyaan apakah Migas akan habis tahun 2045? Menurut Parulian sesunguhnya sumber enegrgi di Indonesia ini melimpah, tapi energi tersebut tak akan ada tanpa investasi. “Makanya pengelolaan Migas kita baik yang terbarukan maupun tidak, kita harapkan menjadi sumber energi terbesar di masa mendatang, dan itu dibutuhkan aturan, UU yang konsisten agar tidak mengganggu investor,” katanya.

Menurut Bob Sulaiman energi itu seharusnya berujung kepada kesejahteraan. Sebab, tak mungkin ada pergerakan ekonomi tanpa energi, sehingga energi khususnya listrik itu menyatu (given) dengan pertumhuhan ekonomi dan kesejahteraan. Lalu, apakah dibutuhkan energi yang murah atau energi bersih? “Jadi, paradoks energi itu antara kemiskinan dan keselamatan lingkungan. Dimana ekonomi sulit bergerak kalau energinya mahal. Batubara memang paling murah, tapi tingkat pencemarannya terburuk tertinggi di dunia,” ungkapnya.

Karena itu kata Bob Sulaiman, agar energi listrik itu merata dan murah di seluruh Indonesia, maka harus dikelola dengan layanan dan bukannya komoditas. Pengelolaannya sebaiknya diserahkan kepada pemrintah provinsi dan kabupaten. Namun demikian untuk listrik yang murah itu tak bisa menghindari tenaga nuklir. “Tenaga nuklir tak bisa dihindari karena nuklir berskala besar dan tanpa emisi, CO2 atau karbondioksida,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top