Investasi

Pengamat: RUU Cipta Kerja Cenderung Otoriter

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – RUU Omnibus law (Cipta Kerja) yang sudah dikirim ke DPR RI masih terus menuai polemik di masyarakat. Termasuk silang pendapat antar menteri yang menyebutnya sebagai salah ketik, harus direvisi di DPR RI dan seterusnya.

Menanggapi polemik itu, pengamat hukum tata negara, Tohadi mengatakan bahwa rumusan redaksi dalam Pasal 170 RUU Cipta Kerja bukanlah salah ketik (typo), tapi memang rumusan norma yang disadari dan dibuat oleh pemerintah.

“Polemik ketentuan dalam Pasal 170 RUU Cipta Kerja yang menentukan perubahan Undang-Undang (UU) diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) itu bukan salah ketik atau typo ya, melainkan rumusan norma yang disadari oleh pemerintah,” tegas Tohadi di Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Menurut Tohadi, justru rumusan normanya yang menjadi kekeliruan utama, dan karena akan mengarah kepada pemerintahan yang otoriter. “Adanya kecenderungan ke arah pemerintahan otoriter itu dimulai dari rumusan norma dalam Pasal 170 Ayat (1) RUU Cipta Kerja,” ujarnya.

Pasal 170 Ayat (1) RUU Cipta Kerja ada rumusan norma yang menentukan bahwa Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang yang nanti disahkan.

Padahal lanjut Tohadi, Pasal 170 Ayat (1) RUU Cipta Kerja itu menggunakan alasan percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagai “senjata ideologi” yang memberi alas bagi Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden mengubah Undang-Undang.

Negara Indonesia sudah sepakat menganut sistem pembagian kekuasaan (division of power atau distribution of power) dengan mekanisme checks and balances. Dalam sistem seperti ini kekuasaan membentuk UU adalah kewenangan utama legislatif (DPR) dengan persetujuan Presiden.

“Jadi, bukan kewenangan utama Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden. Rumusan Pasal 170 Ayat (1) RUU Cipta Kerja hendak membalik ke belakang kewenangan Presiden di zaman Orde Baru,” jelasnya.

Ketentuan mengenai perubahan Undang-Undang (UU) diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) ada pada Pasal 170 Ayat (2) RUU Cipta Kerja. Jadi, rumusan kata “Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 170 Ayat (2) RUU Cipta Kerja sebagai konsekuensi dari rumusan Pasal 170 Ayat (1) sebelumnya, yang menentukan Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang.

“Instrumen hukum yang dimiliki Pemerintah Pusat atau Presiden kan memang Peraturan Pemerintah. Jadi, soal kekeliruan Peraturan Pemerintah (PP) ini sebagai kekeliruan ikutan dari ayat (1) sebelumnya,” kata advokat yang pernah menjadi kuasa hukum Gus Dur ini.

Dengan mengingatkan semua pihak bahwa lahirnya reformasi untuk mengakhiri kekuasaan pemerintahan yang otoriter, namun rumusan dalam RUU Ciptaker ini mengarah ke pemerintahan otoriter, maka seharusnya ditolak. “Presiden dan DPR harus merevisi total ketentuan Pasal 170 RUU Cipta Kerja itu,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top