Nasional

Pemindahan Ibu Kota, BNPB: Kalimantan Aman dari Gempa

JAKARTA, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berpendapat wacana pemindahan ibu kota yang digulirkan pemerintah, yang kemungkinan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, bahwa Kalimantan merupakan daerah yang potensial dan memang aman dari gempa.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Data Informasi BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, dalam akun twitter-nya, Senin (29/4/2019) terkait pemindahan ibu kota pemerintahan  tersebut. “Kalimantan memang aman dari gempa,” kata Sutopo.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan ibu kota Jakarta akan pindah ke luar Pulau Jawa.

Kepastian itu diputuskan seusai rapat pembahasan ibu kota baru di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/4).

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menilai wacana yang terus berulang dari setiap pemerintahan ini harus dipantau secara serius. “Jangan sampai, wacana ini muncul tanpa kajian, seperti yang dilakukan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Pertama tentu yang harus diamankan adalah tanah, jangan sampai makelar masuk dan menguasai tanah di sana,” kata Aguscom, Selasa (30/4).

Menurut Agus, perencanaan pemindahan ibu kota bukan hal yang mudah. Sebab, pemindahan ibu kota, butuh kajian bertahun-tahun, seperti yang dilakukan banyak negara lain mulai dari Malaysia hingga Afrika Selatan.

“Harus dapat dipastikan berapa luas lahan yang dibutuhkan, berapa anggarannya. Lintas sektoral harus memberikan kajiannya, belum dapat kita lihat saat ini,” ungkapnya.

Sebelumnya Bambang Brodjonegoro telah memastikan taksiran biaya pemindahan ibu kota. Jika dipindahkan ke Kalimantan, maka setidaknya butuh dana sebesar US$23-33 miliar atau setara Rp323 triliun-Rp466 triliun.

Bambang mengatakan setidaknya ibu kota baru membutuhkan 40 ribu hektare (ha) lahan untuk menampung penduduk di ibu kota baru sekitar 1,5 juta orang.

Jumlah penduduk itu akan terdiri dari para pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta para anggota keluarga dan pelaku ekonomi pendukung. Estimasinya, pemerintah membutuhkan sekitar 5 persen dari total lahan, pelaku ekonomi 15 persen, infrastruktur 20 persen, pemukiman 40 persen, dan ruang terbuka hijau 20 persen.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top