Nasional

Pemilu Berjalan Baik, Hanya Belum Sempurna

JAKARTA, Pemilu serentak 2019 sudah berjalan baik, hanya belum sempurna. Di luar alasan konstitusionalitas keserentakan, secara teknis  Pemilu serentak telah memberikan pembelajaran berharga bagi perbaikan di masa yang akan datang.

“Dan, soal beban kerja penyelenggara, korban jiwa dan hilangnya fokus pemilih untuk memilih caleg-caleg berkualitas, karena konsentrasi pemilih terpusat pada Pilpres,” demikian Ketua Setara Institute, Hendardi di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Secara umum Pilpres berjalan dengan baik sesuai dengan hukum Pemilu yang telah didesain oleh para penyelenggaran negara. Karena itu kata Hendardi, ketidakpuasan dan tuduhan kecurangan dari beberapa pihak sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme demokratik yang tersedia.

Baik sepanjang proses penghitungan suara dari tingkat kecamatan, KPUD dan KPU hingga ke Mahkamah Konstitusi. Bawaslu juga bisa menjadi saluran penyelesaian atas sengketa yang terjadi.

Harus diakui kata dia, terdapat beberapa persoalan dalam Pilpres tapi bersifat partikular dan kasuistik, sehingga tidak bisa dijadikan alasan mendelegitimasi kinerja para penyelenggara.

Apalagi sebagian besar komplain atas Pilpres dan peristiwa yang dilaporkan telah direspons oleh KPU dan Bawaslu. “Generalisasi kasus-kasus tertentu untuk menolak hasil Pemilu, jelas merupakan kekeliruan dalam menilai Pemilu dan membahayakan proses demokrasi itu sendiri,” ujarnya.

Menurut Hendardi, kampanye penolakan atas hasil Piplres yang dilakukan oleh beberapa pihak adalah ekspresi kritis yang berlebihan, karena seluruh saluran penyelesaian demokratik telah tersedia. Terlebih tidak ada instrumen hukum, konstitusi dan kelembagaan apapun yang bisa membatalkan penyelenggaraan Pemilu, kecuali mempersengketakan hasil Pemilu melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Dengan demikian berbagai praktik dan kasus yang tidak sejalan dengan prinsip Pemilu berintegritas, seharusnya didokumentasikan, dikaji dan didiskusikan guna perbaikan hukum Pemilu.

“Termasuk desain Pemilu legislatif yang terpisah dari Pilpres, sistem penghitungan Pemilu legislatif yang meminimalisir kecurangan antar caleg, baik dalam satu partai maupun antarpartai, dan gagasan e-counting dan e-voting yang hemat biaya,” pungkas Hendardi.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top