Nasional

Pemerintah – DPR Mulai Bahas RUU Pemilu

JAKARTA, Pemerintah dan DPR akan menyepakati mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu). Panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu pada Rabu (30/11/2016) ini, menggelar rapat perdana bersama pemerintah.

Hadir Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan perwakilan Menteri Keuangan. “Pemerintah akan mendengarkan pandangan pansus atas nama fraksi-fraksi, kemudian pandangan dari DPR mengenai draf RUU kemudian menyusun jadwal bersama,” tegas Tjahjo Kumolo di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Menurut Tjahjo, beberapa poin yang akan alot dibahas di antaranya mengenai sistem pemilu, ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan jumlah daerah pemilihan (dapil). “Yang penting, Pileg dan Pilpres kedaulatannya ada pada Parpol, tapi aspirasi masyarakat juga diperhatikan dengan baik,” kata politisi PDIP itu.

Ketua Pansus Pemilu Lukman Edy mengatakan, rapat akan diawali dengan penjelasan pemerintah terhadap draf RUU Pemilu yang dilanjutkan dengan pandangan DPD, pandangan fraksi dan berakhir dengan menyepakati jadwal pembahasan. “Intinya mengantar untuk pembicaraan-pembicaraan lanjut antara pemerintah dan pansus atas nama DPR,” tambah Lukman.

Sebelumnya Pansus RUU Pemilu menargetkan pembahasan RUU tersebut selesai pada 28 April 2017. “Rapat pembahasan RUU Pemilu kami targetkan selesai 28 April 2017. Dengan begitu, pemilu serentak dapat dilakukan di bulan Mei. Itu tidak terlambat karena tahapan pemilu dimulai 22 bulan sebelumnya, bukan 24 bulan,” kata Lukman.

Dalam satu bulan ke depan, Pansus akan mengundang sejumlah pihak untuk memperkaya daftar inventarisasi masalah (DIM). Pihak-pihak yang akan diundang, di antaranya, Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Lukman mengatakan, semua fraksi meminta agar DIM yang baru ini selesai pada Januari 2017. Setelah itu, akan dilakukan pembahasan RUU bersama pemerintah.
Masa tugas Pansus RUU Pemilu tidak bisa diperpanjang tanpa batas karena memiliki tenggat waktu yang jelas. “Kami tentu akan bekerja sesuai jadwal dan tahapan yang telah kami buat, sehingga RUU ini bisa selesai tepat waktu,” pungkas Lukman.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top