Nasional

Pemerintah Diminta Usut Transfer Dana Jumbo WNI di LN

JAKARTA- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkap adanya dugaan transfer dana sangat besar senilai 1,4 miliar dolar AS atau senilai Rp18,8 triliun di Standard Chartered Plc dari Guernsey ke Singapura dengan melibatkan sebanyak 81 Warga Negara Indonesia (WNI).

Anggota Komisi I DPR Muhammad Arwani Thomafi meminta pemerintah mengusut tuntas temuan aliran dana super Jumbo untuk memperjelas dugaan adanya tindak pidana pencucian uang.

“Harus diusut tuntas agar tidak menjadi praduga-praduga di masyarakat. Yang tentunya semua pihak agar melihat ini lebih jelas, apa yang senarnya terjadi, kalau ada indikasi-indikasi tindakan atau tindakan pidana khususnya di bidang perpajakan ya harus diperjelas,” kata Arwani Thomafi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/10).

Menurutnya, apabila ditemukan adanya transaksi mencurigakan dari ke 81 WNI pemilik dana tersebut maka menjadi tugas pemerintah untuk menelusuri secara jelas dan akurat.

Aparat penegakan hukum harus melihat secara komprehensif apa yang sebenarnya terjadi dengan dana itu,” ujarnya.

“Jika ada yang mencurigakan ataupun data-data yang belum dilaporkan atau belum dilaporkan itu menjadi tanggungjawab aparat untuk ditelusuri agar kita tidak dirugikan terutama soal investasi,” tandasnya.

Anggota Komisi XI DPR Refrizal juga menilai serius persoalan ini mengingat jumlahnya yang cukup besar senilai Rp 18,8 triliun. Anggota Komisi Keuangan DPR menekankan yang perlu ditindaklanjuti dari persoalan ini adalah pemerintah dalam hal ini, Ditjen Pajak harus bisa memastikan bahwa ke 81 WNI itu sebagai wajib pajak (WP) yang patuh.

Apalagi, katanya soal kepatuhan perpajakan menjadi salah satu komitmen DPR untuk reformasi perpajakan, salah satunya adalah dengan menyetujui Perppu Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. “Di mana-mana di dunia ya harus bayar pajak,” tegasnya.

Selain terkait kepatuhan pajak, menurut Refrizal penyelidikan masalah ini juga penting untuk mengetahui dugaan adanya pencucian uang dari dana milik WNI yang terparkir di luar negeri itu. “Yang terpenting yang menangani kasus ini harus jujur,” tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, pihaknya memperoleh Laporan Hasil Analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Laporan diberikan PPATK kepada Menteri Keuangan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP).

“Dalam data dimaksud, terdapat 81 WNI dengan nilai data 1,4 miliar dolar AS. Jadi bukan satu orang,” ujar Ken, Senin (9/10/2017).

Dari 81 WNI tersebut, lanjut Ken, sebanyak 62 orang telah mengikuti Program Amnesti Pajak (Tax Amnesty). Saat ini, DJP tengah melakukan pendalam terhadap data tersebut dan berkoordinasi dengan PPATK untuk melakukan pemeriksaan mendalam. “Kita cocokkan dengan SPT dan LHA-nya, dan sebagian sudah kita tindaklanjuti,” kata Ken.(nto)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top