Market

Pemerintah Diminta Terapkan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi

Lingkungan Alam/Kompas.com

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah memberikan insentif bagi daerah berkinerja baik terutama dalam peningkatkan perlindungan kelestarian alam (ekologi). Pemberian insentif tersebut bisa menggunakan konsep Dana Perlindungan Lingkungan (DPL). “Pemerintah pusat hendaknya proaktif mendorong lahirnya kebijakan ecological fiscal transfer (EFT) ini karena sudah banyak kepala daerah yang memiliki komitmen untuk menerapkannya,” kata Direktur eksekutif Indonesian Budget Center (IBC) Roy Salam dalam siaran persnya, Jakarta, Rabu (23/9/2020).

Oleh karena itu, kata Roy, akan terus membangun komunikasi dan mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan berbasis ekologi dengan berbagai skema transfer fiskal yang ada. “Seperti Hibah, Dana Infrastruktur Daerah (DID), DAK Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, maupun Dana Desa,” ujarnya.

Lebih jauh kata Roy, pendanaan perlindungan lingkungan menekankan bahwa konsep Hibah DPL ini merupakan komplemen bukan menggantikan berbagai diskursus tersebut yang dapat menjadi solusi interim sebelum diadopsi dalam UU HKPD (Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah) yang baru.

Menurutnya, konsep DPL dianggap sebagai solusi sementara yang dapat diterapkan segera, tanpa perlu menunggu pengesahan UU HKPD dan bisa menjawab kebutuhan pendanaan lingkungan hidup di daerah yang bisa berkontribusi pada penurunan emisi karbon yang telah menjadi komitmen pemerintah. “Melalui Hibah DPL, pemerintah dapat memberikan dana tambahan kepada provinsi-provinsi yang memiliki Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang relatif tinggi dan menunjukkan peningkatan IKLH dalam 2017-2018,” terangnya lagi.

Sementara itu, Peneliti Badan Kebijaka Fiskal, Joko Tri Haryanto mengatakan penerapan transfer anggaran nasional berbasis ekologi (TANE) seperti Hibah DPL akan menjadi pionir dalam penerapan ecological fiscal transfer (EFT). “TANE akan melengkapi berbagai inisiatif sejenis di daerah,” katanya.

Senada dengan Joko, Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah menyatakan dukungannya untuk meningkatkan pendanaan perlindungan hidup baik di tingkat nasional maupun daerah. “Selama ini daerah-daerah yang memiliki kinerja baik dalam perlindungan lingkungan justru tidak mendapatkan pembiayaan yang cukup dari pusat,” tuturnya.

Sementara itu, Triono Hadi dari Fitra Riau menyampaikan bahwa skema transfer daerah memang perlu didorong secepatnya. Faktanya alokasi dana lingkungan hidup masih dianggap sebagai opsi bukan sebagai prioritas.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top