Nasional

Pemerintah Diminta Segera Susun PP Soal UU TPKS

Pemerintah Diminta Segera Susun PP Soal UU TPKS
Rapat Paripurna DPR Pengesahan UU TPKS/Foto: Anjasmara

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Ketua DPR Dr.(H.C) Puan Maharani mendorong Pemerintah segera menyusun aturan turunan UU TPKS, termasuk di dalamnya Peraturan Pemerintah (PP). Hal ini penting agar UU TPKS bisa diimplementasikan dan menjadi pedoman bagi aparat dalam menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual. “Sekarang saatnya UU TPKS diterjemahkan menjadi aturan-aturan pelaksanaan teknis agar semangat penyusunannya dapat segera dirasakan wujud nyatanya,” kataya di Jakarta, Rabu (13/4/2022).

Menurut Puan, aturan-aturan turunan UU TPKS akan menjadi pedoman bagi aparat dalam menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual. “Kami berharap implementasi dari UU ini nantinya akan dapat menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual, perlindungan perempuan dan anak yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Puan berharap UU TPKS bisa segera diimplementasikan menjadi instrumen hukum yang kuat dan komprehensif dalam pencegahan dan pengaturan sanksi hukum bagi pelaku kekerasan seksual.

Sementara itu, Wakil Koordinator Perempuan Indonesia, Titi Anggraini mengatakan proses pengawalan RUU TPKS tidak berhenti sampai pada pengesahan RUU saja. “Masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dikawal realisasinya. Mulai dari memastikan pembentukan peraturan pelaksanaan sebagai turunan UU TPKS,” tutur Titi.

Dalam catatan Titi, bentuk peraturan pelaksaan sebagai turunan UU TPKS berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan juga Peraturan Presiden. Untuk PP yang harus segera dikeluarkan Pemerintah adalah aturan tentang sumber, peruntukan, dan pemanfaatan Dana Bantuan Korban; hingga ketentuan penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. ***

Penulis       :       Arpaso

Editor        :       Budiono

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top