Industri & Perdagangan

Pemerintah Diminta Gunakan Indikator Baru Perekonomian

JAKARTA- Angka pertumbuhan ekonomi dinilai tidak mengalami kesesuaian. Ada anomali antara pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil tetapi fakta di lapangan daya beli masyarakat menurun terutama masyarakat di daerah.

Persoalan tersebut mengemuka dalam ‘Coffee morning’ dengan tema pembahasan ‘Menurunnya Daya Beli Masyarakat’ di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8). Dari DPR dihadiri Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah dan Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh P. Daulay.

Sedangkan dari pemerintah dihadiri Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta, Deputi Direktur Kebijakan Moneter Bank Indonesia Firman Mochtar, Kepala BPS Kecuk Suharyanto, dan Dirut BEI, Tito Sulistyo.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua sebesar 5,01 persen year on year, atau tumbuh flat dibanding kuartal I-2017. Sementara pertumbuhan ekonomi di semester pertama 2017 cenderung melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,05 persen. Kedati demikian, dinamika pertumbuhan ekonomi masih tetap dalam kisaran target 5,1-5,4 persen. Namun, angka pertumbuhan tersebut dinilai tidak sesuai dengan menurunnya daya beli masyarakat.

Fahri berpendapat ketidaksesuaian itu bisa jadi karena selama ini pemerintah selalu mengandalkan data makro sebagai rujukan capaian pembangunan. Padahal, menurutnya banyak indikator baru untuk membaca tingkat kesejahteraan rakyat yang lebih konkrit.

DPR, menurut Fahri berkomitmen membuat metode penghitungan kesejahteraan masyarakat yang lebih konkrit melihat kenyataan real. “Kita sedang memotret kenapa kinerja makro sering gagal membaca dinamika rumah tangga atau individu masyarakat kita. Dan kita fokus pada penurunan daya beli,” kata Fahri.

Dia mencontoh, pertumbuhan ekonomi yang dicapai pemerintah sebesar 5,01 persen di kuartal dua, ternyata tidak sejalan dengan tingkat daya beli masyarakat yang justru menurun. “Nah, saya kira ini adalah pertanyaan yang bisa menjaga suistanable kita. Indikator kita stabil, menaik, kontruktif dan kesejahteraan rakyat naik atau justru ada gejala akan terjadi penurunan yang permanen,” katanya.

Senada, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Saleh P. Daulay mengaku dirinya yang baru berkeliling reses ke sejumlah daerah di daerah pemilihannya, banyak menemukan kantung-kantung kemiskinan. Padahal, pemerintah sudah banyak menggelontorkan banyak uangnya ke daerah seperti alokasi dana desa yang tahun ini besarnya mencapai Rp 60 triliun.

“Uang sudah banyak habis tapi kok tingkat pendapatan masyarakat di daerah masih rendah. Ini mengindikasikan dana desa Rp 800 juta per desa tidak menciptakan lapangan kerja baru. Tidak menciptakan kesejahteraan masyarakat daerah untuk mendongkrak daya beli baru,” kata Saleh.

Meskipun seringkali pemerintah meliris optimisme kinerja makro ekonomi, namun hal itu nampaknya tidak berdampak banyak terhadap fakta lapangan yang menurut kacamata mikro sangat mudah kemiskinan dijumpai di pelosok daerah.

Bahkan, menurut Saleh, Kementerian Keuangan sendiri mengaku bingung karena sudah banyak menghabiskan uang untuk dana transfer daerah yang besarnya mencapai Rp 700 triliun tetapi tidak juga mampu meningkatkan daya beli masyarakat di daerah.

Deputi Produksi Kementerian Koperasi dan UKM, I Wayan Dipta menyoroti salah satu indikasi yang menjadi penyebabnya. Dia mengatakan salah satu masalah yang dihadapi adalah koordinasi dari kementerian yang terlibat. Kelompok-kelompok tani terkesan bergerak sendiri-sendiri. Di sisi lain, peran koperasi akhirnya bergeser bergerak menjadi usaha ritel yang mengakomodir UKM.

Akibat pergeseran itupun, Wayan Dipta menjelaskan UMKM terus mengalami pertumbuhan yang sebenrnya mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dan daya beli masyarakat. Khususnya perekonomian ritel.(nto)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top