Market

Pemerintah Didesak Batalkan SK Potongan 50% Insentif Nakes

Intan Fauzi

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Pemerintah membatalkan keputusan pemotongan insentif bagi tenaga kesehatan (Nakes) sebesar 50%. Begitupun dengan santunan kematian bagi tenaga kesehatan dan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang menangani langsung pasien Covid-19 sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Keuangan. Beredar, Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-65/MK.02/2021, ditetapkan insentif dokter spesialis Rp 7,5 juta, peserta PPDS Rp 6,25 juta, dokter umum dan gigi Rp 5 juta, perawat Rp 3,75 juta, dan tenaga kesehatan lainnya Rp 2,5 juta. “Saya minta pemerintah menganulir keputusan mengurangi pembayaran insentif tersebut. Mereka harus dikecualikan dari segala bentuk pemotongan atau refocussing atau realokasi anggaran,” kata Anggota Komisi IX DPR, Intan Fauzi di Jakarta, Kamis (4/2/2021).

Menurut Intan, pengorbanan yang dilakukan para nakes tidak sebanding dengan pengorbanan yang diberikan.
“Jadi, pemotongan tunjangan kepada tenaga medis dan dokter di seluruh fasilitas kesehatan yang menangani pasien Covid-19 baik di puskesmas, rumah sakit, hingga petugas laboratorium tidak boleh dilakukan,” ungkapnya.

Politisi PAN ini berharap pembayaran insentif bulanan dan santunan kematian tenaga kesehatan harus tepat sasaran. Jadi untuk para Nakes yang benar-benar berinteraksi langsung dengan pasien Covid-19. “Jadi, pembayaran insentif bulanan dan santunan kematian tenaga kesehatan harus tepat sasaran yaitu dokter dan tenaga kesehatan yang berinteraksi langsung dan merawat pasien Covid-19, dengan kata lain bukan seluruh dokter yang praktek atau dokter yang tidak menerima pasien Covid-19, tetapi menerima insentif,” ucap Intan.

Ditempat terpisah, Kementerian Keuangan (Kemkeu) menegaskan, insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) dalam penanganan Covid-19 tak akan dipotong. Artinya, insentif yang diterima tenaga kesehatan pada tahun 2021 masih akan sama dengan tahun 2020. “Saat ini belum ada perubahan mengenai insentif tenaga kesehatan. Insentif masih sama. Kami tegaskan, 2021 yang baru berjalan dua bulan, insentif yang diberikan ke tenaga kesehatan tetap sama dengan 2020 kemarin,” ujar Direktur Jenderal Anggaran Kemkeu Askolani dalam konferensi pers, Kamis (4/2/2021).

Ia mengatakan, Kemkeu dan Kementerian Kesehatan (Kemkes) akan terus melakukan koordinasi untuk mendetailkan alokasi anggaran dalam penanganan Covid-19 secara keseluruhan. Pasalnya, berbagai perkembangan terkait Covid-19 masih bergerak dinamis.

Kendati begitu, Askolani memastikan, Kemkeu akan terus memberikan dukungan anggaran. “Dengan perkembangan Covid-19 yang dinamis, kebijakan dukungan anggaran dikaji disesuaikan untuk bisa menjawab penanganan Covid-19,” ucap dia.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan memutuskan untuk menurunkan besaran insentif tenaga kesehatan untuk menangani Covid-19 tahun ini. Penurunan insentif tenaga kesehatan rata-rata 50% dari insentif tahun lalu. Hal ini tertuang dalam salinan keputusan yang diperoleh Investor Daily, tercantum Surat Keputusan Nomor S-65/MK.02/2021 terkait Permohonan Perpanjangan Pembayaran Insentif Bulanan dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan dan Peserta PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) yang Menangani Covid-19.

Dengan kebijakan itu, berarti besaran insentif masih sama yakni:

1. Dokter spesialis Rp 15 juta per bulan.
2. Dokter umum dan gigi Rp 10 juta per bulan.
3. Bidan dan perawat Rp 7,5 juta per bulan.
4. Tenaga kesehatan lainnya Rp 5 juta per bulan.
5. Santunan kematian sebesar Rp 300 juta.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top