Nasional

Pemekaran Papua Tengah, DPD RI Terima Asosiasi Bupati Papua

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Pansus Papua DPD RI, pada Rabu (6/11/2019) ini menerima rombongan Partai Lokal Papua dan Asosiasi Bupati seluruh Papua dan Papua Barat. DPD RI menerima masukan dan menampung banyak aspirasi dari kedua rombongan ini.

“Partai Lokal Papua Bersatu pada prinsipnya adalah salah satu upaya partisipasi politik lokal di tanah Papua yang diharapkan bisa berperan aktif sebagai amanat undang-undang untuk mengawal otonomi khusus,” tegas Anggota DPD RI, asal Papua Barat, Filep Wamafwa, di Kompleks DPP RI Senayan Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Yang menjadi persoalan saat ini kata Filep, meski Partai Lokal Papua Bersatu sudah mendaftar ke KPU Provinsi, namun masih belum terakomodir dalam pemilu 2019 lalu.

“Dengan belum terakomodirnya Partai lokal ini dalam pemilu tahun lalu, maka saat ini, Partai Politik Lokal Papua Bersatu tengah menempuh jalur Hukum melalui mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Pada prinsipnya apa yang diperjuangakan oleh Pengurus Partai Lokal Papua (Partai Papua Bersatu) adalah perjuangan yang sangat penting. “Kami dari Pansus Papua DPD RI akan membahas lebih lanjut dengan pihak-pihak terakait. Kita berharap Pemerintah Pusat dalam hal ini MK, dapat memberikan suatu ketegasan hukum atas niat baik politik dari masyarakat papua,” tambah Filep.

Kedua, Pansus Papua bertemu dengan Asosiasi Bupati calon Provinsi Papua Tengah, juga membahas banyak hal termasuk rencana pemekaran pembentukan Provinsi baru yakni Papua Tengah.

Asosiasi Bupati tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua Delegasi yang saat ini masih aktif menjabat sebagai Bupati Kabupaten Nabire.

“Pada prinsipnya, mayoritas masyarakat di wilayah adat Mee pago mengehendaki untuk pengaktifan kembali UU No 45 tahun 1999 untuk pemekaran wilayah,” kata Filep.

Semua asprirasi itu akan dibahas dengan sejumlah Anggoata DPD RI melalui Komite I DPD RI yang dipimpin oleh Agustin Teras Narang.

“Pansus Papua pada prinsipnya mengakomodir setiap aspirasi masyarakat. Terlebih lagi, kami DPD RI merupakan Lembaga Negara yang sifatnya keterwakilan daerah. Sehingga melalui Komite I DPD RI yang juga membidangi pemekaran wilayah akan segera membahasnya lebih lanjut,” tambahnya.

Namun demikian, ia mengimbau agar selama proses pembahasan tersebut, semua masyarakat di 7 Kabupaten yang ingin membentuk Provinsi baru itu, tetap bersabar dan menjaga situasi tanah Papua tetap aman dan kondusif. “Selama proses harus kondusif,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top