Nasional

Pemekaran Papua Harus Dalam Konteks Otonomi Khusus

JAKARTA,SUARAINVESTOR.COM – Isu pemekaran Papua yang berkembang sekarang ini menuai pro dan kontra. Baik di kalangan elit maupun masyarakat Papua sendiri. Karena di satu sisi untuk mewujudkan kesejahteraan, dan di sisi lain apakah untuk memecah belah masyarakat Papua? Yang penting rakyat Papua harus menjadi tuan rumah di tanah Papua sendiri.

Demikian disampaikan Direktur Papua Circle Institute, Hironimus Hilapok dalam diskusi “Pemekaran Papua: Sebuah Keniscayaan atau Petaka?” bersama anggota Komisi VI Herman Khaeron, Andi Bataralifu (Kemendagri), peneliti politik LIPI Adriana Elisabeth di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (5/3/2020).

Menurut Hironimus selama ini terjadi pro dan kontra soal pemekaran di Papua tersebut. Baik di kalangan elit maupun amsyarakat Papua sendiri, karena apakah pemekaran ini untuk kesejahteraan atau memecah belah rakyat Papua? “Inilah yang mesti dievaluasi bersama,” tambahnya.

Yang terpenting lagi kata dia, pemekaran harus dalam konteks UU Otonomi Khusus (Otsus) No.21 tahun 2001, yang akan berakhir pada 2021 mendetang. “Kalau bagi rakyat Papua, pemekaran itu seharusnya rakyat Papua menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri,” ungkapnya.

Herman Khaeron menegaskan jika pemekaran itu hanya untuk mewujudkan kesejahteraan, perbaikan fiskal, dan perbaikan pelayanan publik. “Kalau pasca pemekaran terjadi sebaliknya, kemunduran dan masyarakatnya tambah miskin berarti gagal. Maka, pemekaran itu jangan ada kepentingan politik,” jelas Waketum Demokrat itu.

Dikatakan, pemekaran itu bagaimana mensingkronkan keinginan masyarakat daerah dan pusat. Karena itu kata Herman, harus hati-hati untuk pemekaran itu dan harus melibatkan seluruh unsur masyarakat di daerah. “Harus menyerap aspirasi masyarakat daerah terlebih dulu,” katanya.

Andi Bataralifu menjelaskan jika melalui UU No.23 sejak 1999 – 2019 ini terdapat 223 darah provinsi, kabupaten dan kota baru yang dimekarkan, dan semuanya hampir berhasil. Untuk Papua PAD-nya naik tapi masih rata-rata. “Tidak signifikan. Nah, kalau ada usulan baru tentu perlu dikaji lebih matang,” tambahnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top