Nasional

Pemberantasan Terorisme, Fadli: Jangan Beri Cek Kosong Aparat

Jakarta-Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pemberantasan terorisme harus belajar dari kesalahan penanganan kasus-kasus korupsi di Indonesia. Sebab, objek pengawasan korupsi yang dilakukan hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan melakukannya. Sedangkan lembaga yang diberi kewenangan memberantas korupsi tidak pernah diawasi.

“Jangan sampai membuat kita jadi seperti memberikan cek kosong pada aparat penegak hukum. Kita harus belajar dari kesalahan dalam menangani extraordinary crime lainnya, seperti tindak pidana korupsi, misalnya. Lembaga atau aparat yang menangani extraordinary crime harus tetap bisa dikontrol dan diawasi,” kata Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Dia menampik anggapan sejumlah pihak yang menilai keterlambatan pengesahan revisi UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) menjadi penyebab dari berkembangnya aksi teror di tanah air. Keterlambatan menurut Wakil Ketua DPR yang membidangi Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan ini semata karena prinsip kehati-hatian.

Ada banyak persoalan dalam draf revisi yang diajukan pemerintah, sehingga DPR memilih berhati-hati dalam pembahasannya. Misalnya, ada usulan perpanjangan masa penahanan dari 6 bulan menjadi 510 hari. Ini tak bisa diloloskan begitu saja, sebab proses penegakkan hukum atas tindak terorisme juga tak boleh mengabaikan hukum lainnya yang masih berlaku.

“Jangan sampai penegakkan hukum dilakukan dengan cara melanggar hukum, itu prinsip yang ingin kita jaga. Kita tak berharap tindakan hukum sejenis Petrus di masa lalu kini bisa terulang kembali dalam bentuk lain,” ingatnya.

Fadli menekankan DPR menginginkan filosofi penanganan tindak terorisme tak berangkat dari prinsip pemberantasan teroris, sebagaimana yang sejauh ini menonjol kita lihat, tapi lebih memperhatikan berbagai aspek secara komprehensif. “Info yang saya terima dari Ketua Pansus, saat ini pembahasannya sudah cukup maju kok, sudah lebih dari 60% dari total 112 DIM (Daftar Inventaris Masalah) yang dibahas di Pansus,” katanya.

Pada prinsipnya, Fadli mengatakan DPR sangat concern terhadap isu bahwa penanganan tindak terorisme harus memperhatikan dan tetap berada di dalam koridor hukum, tak boleh terus-menerus menggunakan diskresi. Kita harus taat pada due process of law, itu yang ingin dijaga.

“Itu sebabnya, meski ada desakan dari sejumlah pihak agar Revisi UU Antiterorisme segera disahkan, DPR tak bisa begitu saja mengikuti desakan tersebut. Kalau pembahasannya tergesa-gesa, risikonya bisa banyak sekali nantinya,” imbuhnya.

Apalagi, secara teknis dalam revisi UU Antiterorisme ini kian banyak pihak yang harus disinergikan, mulai dari Polri, BNPT, BIN, TNI dan juga masyarakat sipil. Bagaimana bentuk sinerginya, itu yang sedang diatur. Yang jelas, jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang oleh negara atau aparat dengan menggunakan dalih terorisme.

“Masukan yang diterima DPR sangat banyak. Sebagai gambaran, untuk definisi terorisme saja, ada 172 rancangan yang masuk usulan pembahasan. Untuk memformulasikan hal ini, tentu membutuhkan perumusan yang matang,” kata Wakil Ketua umum Partai Gerindra ini.

“Jadi, tak ada kaitan belum selesainya pembahasan revisi UU Antiterorisme dengan aksi teror yang marak belakangan ini. Apalagi, dengan undang-undang yang masih berlaku aparat sebenarnya juga sudah bisa bekerja. Pembahasan yang sedang berlangsung di parlemen saat ini konteksnya hanya merevisi saja, sehingga bukan merupakan faktor penghambat bagi aparat penegak hukum dalam menangani aksi teror,” tegasnya.(har)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top