Nasional

Pembentukan Lembaga Pemantapan Pancasila Dibahas dalam Rapat Konsultasi Pimpinan MPR dengan Presiden

JAKARTA- Presiden Joko Widodo menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Istana Merdeka, Selasa (24/1/2017). Dalam rapat konsultasi kali ini, pimpinan MPR menegaskan tentang dukungan pembentukan Lembaga Pemantapan Pancasila yang pernah dibahas dalam rapat konsultasi Presiden dengan pimpinan MPR dua tahun lalu.

“Kami apresiasi karena ini usulan rapat konsultasi dua tahun yang lalu antara MPR dengan Bapak Presiden sudah ditindaklanjuti,” ungkap Ketua MPR Zulkifli Hasan usia rapat konsultasi.

Dalam rapat konsultasi tersebut Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Sementara itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan didampingi oleh para Wakil Ketua, yakni Mahyudin, EE Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, Oesman Sapta Odang, dan Wakil Sekjen MPR Selfi Zaini.

Zulkifli Hasan, yang memberikan keterangan pers menyatakan bahwa pihaknya menyampaikan kepada Presiden Jokowi terkait dengan sosialisasi empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika). Kepada Presiden, pimpinan MPR menegaskan bahwa sosialisasi tersebut dipandang perlu agar masyarakat memahami pentingnya dasar negara untuk memperkokoh rasa persatuan bangsa.
“Apalagi melihat perkembangan keadaan kita sekarang ini, perlu secara sungguh-sungguh kita menyampaikan kembali nilai-nilai luhur ke-Indonesiaan kita,” terangnya.

Lebih lanjut, para pimpinan MPR tersebut juga menyampaikan kepada Presiden bahwa karena tanggal 1 Juni telah ditetapkan sebagai hari nasional, maka pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut selayaknya dilakukan oleh pemerintah, tidak lagi diselenggarakan oleh MPR.
Selain itu, pimpinan MPR juga mengundang Presiden Joko Widodo untuk berkenan hadir pada Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD yang diselenggarakan pada tiap tanggal 16 Agustus, sekaligus hadir agenda berikutnya yaitu pada peringatan Hari Konstitusi pada tanggal 18 Agustus. “Tadi kami minta Presiden hadir dan alhamdulillah menyatakan bersedia,” imbuhnya.

Dalam pertemuan tersebut diketahui juga dibicarakan mengenai perkembangan terkini seputar keberagaman bangsa Indonesia. MPR dan pemerintah kemudian diketahui memiliki pandangan yang sama terkait dengan keberagaman bangsa tersebut.

“Tadi kita sepakat untuk kembali kepada nilai-nilai ke-Indonesiaan kita seperti musyawarah untuk mufakat, dialog dengan jujur, saling menghargai dan menghormati, serta dialog tanpa kebencian,” terangnya.

Menurutnya, apabila terdapat perbedaan yang harus diselesaikan atau dicari jalan keluarnya, pihaknya menganjurkan agar sejumlah pihak yang berselisih untuk bertemu dan bermusyawarah. Dengannya diharapkan segala permasalahan akan dapat diselesaikan dan bersama sebagai anak bangsa untuk kembali fokus membangun negeri.

“Mungkin kalau ada yang marah begitu bertemu marahnya akan hilang dan kita kembali fokus untuk membangun negeri ini agar lebih adil, sejahtera, dan merata,” tutupnya.(har/TKP)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top