Nasional

Pembangunan Terhambat, DPRD I Bengkulu Datangi DPD

JAKARTA – Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba menerima kunjungan DPRD Provinsi Bengkulu di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (20/6/2017). Kedatangan DPRD Provinsi Bengkulu tersebut untuk menyampaikan aspirasi terkait masalah pembangunan jalan yang terhambat di Bengkulu, akibat minimnya anggaran pembangunan Provinsi Bengkulu, sedangkan kebutuhan pembangunan cukup besar.

Dalam pertemuan itu Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi, menjelaskan Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti, pada tanggal 31 Mei 2017 menyampaikan 28 program kepada Presiden Jokowi untuk dijadikan program strategis nasional agar dapat dilaksanakan menggunakan APBN. Tapi sampai saat ini belum ada kepastian tentang pembangunan tersebut.

Padahal, saat ini Provinsi Bengkulu memfokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan. Dimana kondisi jalan yang terdapat di 10 kabupaten/kota di Bengkulu dianggap tidak memadai karena terdapat banyak kerusakan dan lubang. Namun, rencana pembangunan itu terhambat APBD Provinsi Bengkulu yang terbatas.

“Tidak ada alokasi DAK (dana alokasi khusus) lain dari pusat untuk pembangunan di tahun 2017. Mau tidak mau di tahun 2017, gubernur harus menyedot alokasi di anggaran bidang lain untuk membangun infrastruktur. Untuk itu, kami minta bantuan DPD untuk dana DAK itu, terutama untuk infrastruktur jalan,” kata Jonaidi.

Menurut Jonaidi APBD Provinsi Bengkulu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di berbagai sektor. Minimnya anggaran tersebut membuat Provinsi Bengkulu tertinggal dibandingkan provinsi lainnya di Sumatera. “Sampai hari ini Bengkulu dengan APBD yang kecil sangat susah membicarakan kesejahteraan. Contohnya Dinas Pertanian hanya dianggarkan Rp 18 M, apa yang bisa kami buat dengan dana itu untuk petani di 10 kabupaten/kota. Jadi, kami merasa tidak mendapat keadilan,” katanya kecewa.

Dengan demikian, Parlindungan berjanji akan menindaklanjuti aspirasi ini saat rapat koordinasi antara DPD RI dengan Menteri Keuangan dan Bappenas. Karena pembangunan di daerah dapat sukses jika tidak hanya mengandalkan alokasi dana APBN, melainkan juga mengandalkan investasi swasta.

“APBN tidak bakal cukup. Makanya daerah harus mengembangkan Public Private Partnership, dengan melibatkan swasta dan mengundang Kementerian Keuangan dan Bappenas. Dan, kami dari DPD RI siap mendukung penuh,” ujarnya.

Selain itu Parlindungan menyarankan agar DPRD bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar event seperti ‘Summit’ tentang program pembangunan di Bengkulu, dengan mengundang kementerian terkait. “hal itu bertujuan agar potensi di Bengkulu dapat diketahui secara luas dan memunculkan investor terkait pembangunan di Bengkulu,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top